Opini

Pajangan KPK

komisioner KPK kini habis masa tugasnya dan diganti komisioner baru yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo Jumat 20/12/2019 di istana negara

Editor: Hari Widodo
BPost Cetak
Bpost Edisi Minggu, (22/12/2019). 

Oleh: Pramono BS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru. Setelah Undang Undang Nomor 19/2019 tentang KPK berlaku mulai 17 Oktober 2019, komisioner KPK kini habis masa tugasnya dan diganti komisioner baru yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo Jumat 20/12/2019 di istana negara.

Bersamaan dengan itu dilantik pula Dewan Pengawas yang selama ini ditunggu-tunggu.

Tidak seperti biasanya, masyarakat menunggu kerja KPK kali ini bukan dari komisioner yang dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri tapi justru dari Dewan Pengawas.

Sebab dalam Dewan Pengawas ada nama Artijo Alkostar, mantan hakim agung yang saat masih menjadi hakim sangat galak terhaadap kruptor.

Tidak ada hukuman koruptor yang tidak diperberat manakala minta kasasi sehingga banyak terpidana tidak berani mengajukan kasasi dan pilih menerima hukuman dari pengadilan banding.

Merasa Mampu, 900 Penerima Bantuan Mundur

Tidak Lagi Pimpin KPK, Agus Akan Kawal Uji Materi UU KPK

Komplain Nikita Mirzani Terkait Betrand Peto Diungkap Ruben Onsu, Putra Sarwendah Itu Bikin Begini

Eliana Tak Malu Disebut Prasejahtera, Dinsos Akan Bikin Dua Stiker

Ada juga nama Tumpak Hatorangan, mantan komisioner sekaligus Plt Ketua KPK yang kini jadi Ketua Dewan Pengawas, Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang), Haryono (mantan hakim konstitusi dua periode dan peneliti LIPI Syamsudin Haris.

Sekarang keadaan sudah lain, Mahkamah Agung lebih lunak dalam memutus perkara sehingga para terpidana yang dulu divonis Artijo kini ramai-ramai mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan banyak berhasil meringankan masa hukumannya.

Ada sejumlah point yang baru pada KPK sekarang. Kecuali penyadapan harus izin Dewan Pengawas, KPK oleh UU diberi hak untuk mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara).

Orang yang sudah dijadikan tersangka dalam jangka tertentu belum juga diadili maka dia harus diberi SP3. Ini sama dengan hak yang dimiliki Polri dan Kejaksaan.

Masyarakat dan Komisoner KPK yang lama pun sebenarnya keberatan karena akan memungkinkan koruptor kakap lepas, sebab mencari bukti sebuah megakorupsi tidak mudah.

Di situlah sebenarnya beda KPK dengan penyidik yang lain, yaitu Polri dan Kejaksaan.

Sekarang tidak ada bedanya, KPK sama saja dengan yang lain. Dulu KPK tidak diberi wewenang mengeluarkan SP3 agar tidak ada permainan dengan para tersangka karena SP3 bisa membebaskan orang bersalah dengan segala macam alasan. Filosofi ini muncul sebagai wujud semangat reformasi, KPK adalah anak reformasi.

Kalau ditanya apa tugas Dewan Pengawas, yang utama mengawasi kinerja KPK. Dia juga memberi izin atau menolak penyadapan yang sebelumnya bebas kapan saja. Lantas sampai dimana efektivitas pemberantasan korupsi, kita lihat saja.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved