Fikrah

MUI Sebagai Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah

RAPAT Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI Wilayah V se-Kalimantan merupakan bentuk koordinatif Dewan Pimpinan Daerah MUI dilaksanakan 23-25 Desember

MUI Sebagai Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah
banjarmasinpost.co.id/rahmadhani
KH Husin Naparin 

Oleh: KH Husin Naparin

BANJARMASINPOST.CO.ID - RAPAT Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI Wilayah V se-Kalimantan merupakan bentuk koordinatif Dewan Pimpinan Daerah MUI dilaksanakan 23-25 Desember 2019 di Hotel Daffam Syariah Banjarbaru.

Kegiatan tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan saling pengertian dengan pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam dan pihak terkait dalam rangka menindak-lanjuti program-program MUI. Merumuskan program-program unggulan MUI serta program-program kerja-sama dengan pihak lain. Dan sebagai forum konsultasi dalam rangka konsolidasi organisasi.

Rakorda kali ini mengusung tema “Moderasi beragama untuk Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan yang Berperadaban Tinggi,” relevan dengan kondisi zaman sekarang.

Ya, bangsa kita telah mengalami kemajuan di berbagai bidang. Kehidupan politik dan ekonomi menunjukkan trend kemajuan. Bangsa kita sebagai bangsa besar, konsisten menapaki jalan demokrasi dan disegani karena mempunyai potensi kemajuan ekonomi. Namun di bidang akhlak dan jati diri dirasakan tetap jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran, ditandai merebaknya korupsi di berbagai bidang.

Dalam kesempatan ini MUI ingin mengajak semua pihak, termasuk pemerintah untuk meningkatkan upaya pembinaan akhlak dan jati diri bangsa yang kuat dan berperadaban tinggi, merupakan agenda prioritas bersama untuk mewujudkan Aliansi Perdamaian dalam bingkai Ummatan Wasathan yang dinamis dan bermartabat.

Rakorda telah merumuskan langkah-langkah ke depan guna terlaksananya pembinaan keagamaan, keumatan dan kebangsaan yang dinamis dan terukur ditinjau dari dari berbagai aspek teologis, politis yuridis, dan sosiologis sesuai visi dan misi MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah).

Banjarmasin Post edisi Jumat (27/12/2019).
Banjarmasin Post edisi Jumat (27/12/2019). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Pengurus MUI di semua tingkatan harus memahami dan menghayati paradigma Islam Wasathiyah kepada sebanyak mungkin umat Islam. MUI di daerah harus menyiapkan kader-kader da’i yang menjadi ujung tombak menyebarkan paradigma Islam wasathiyah ini, sehingga pemahaman ke-Islaman sebagaimana yang telah digariskan para ulama kita terdahulu dapat terwujud dan berkesinambungan.

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI, bahasa Arabnya Majelis al-Ulama Al-Indonisi) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia, berdiri pada 17 Rajab 1395 H/26 Juli 1975 di Jakarta, berkantor di Jalan Proklamasi 51 Menteng, Jakarta Pusat.

MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved