Fikrah

MUI Sebagai Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah

RAPAT Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI Wilayah V se-Kalimantan merupakan bentuk koordinatif Dewan Pimpinan Daerah MUI dilaksanakan 23-25 Desember

MUI Sebagai Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah
banjarmasinpost.co.id/rahmadhani
KH Husin Naparin 

Secara umum MUI bertujuan untuk memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional. Yaitu, Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional. Kemudian, mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. MUI bertindak sebagai antarmuka antara peerintah Indonesia yang sekuler dan masyarakat Islam. Manusia Indonesia jangan mengagamakan Pancasila atau mem-Pancasilakan agama.

Perubahan dalam masyarakat sipil setelah jatuhnya Suharto memperluas peran MUI dan membuatnya makin kompleks, memberikan fatwa kepada masyarakat Islam, menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia. MUI telah memberikan pendapat dan mengeluarkan fatwa tentang berbagai masalah.

MUI adalah organisasi yang didanai pemerintah yang bertindak secara independen. Namun dalam beberapa kasus, MUI diminta untuk melegemitasi kebijakan pemerintah, seperti kasus program Keluarga Berencana, (yang menyebabkan terjadi gesekan dalam tubuh MUI sendiri) Pemerintah terpaksa meminta dukungan MUI karena banyaknya kalangan keagamaan menolak beberapa aspek dari program itu.

Sementara Pengabdian MUI tercakup dalam tujuh tugas, yakni sebagai pengawal bagi penganut agama Islam, sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam, sebagai penjaring kader-kader yang lebih luas, sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional, sebagai perumus konsep pendidikan Islam, sebagai pengawal konten dalam media masa dan sebagai organisasi yang menjalankan kerja-sama dengan organisasi keagamaan.

MUI mememiliki pengurus tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan se Indonesia, masing-masing berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. MUI sebagai wadah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim sebenarnya beranggotakan seluruh ulama yang ada di Indonesia, kendati tidak ada keanggotaan secara administrasi.

MUI Pusat mempunyai Ketua Umum, Buya Hamka, KH. Syukeri Ghozali, KH. Hasan, Dr. KH. Alie Yafie , Dr. (HC). Muhammad Achmad Sahal Mahfudz, Prof.Dr. KH. Syamsuddin MA, dan KH Ma’ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden RI.

Tulisan ini mengajak kita umat Islam lebih mengenal MUI, diharapkan bagi umat dan pemerintah RI memahami betapa pentingnya keberadaan MUI dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved