Berita Batola

Sampai Akhir Tahun 2019, Pengusaha Walet Batola Tak ada yang Bayar Pajak, Ini Penyebabnya

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola, menyesalkan sampai akhir 2019 ini tak ada juga satu pengusaha atau petani walet

Sampai Akhir Tahun 2019, Pengusaha Walet Batola Tak ada yang Bayar Pajak, Ini Penyebabnya
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola, Ardiansyah, saat jumpa pers dalam rangka hari jadi ke-60 Kabupaten Batola 2020, Senin (30/12/19). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola, menyesalkan sampai akhir 2019 ini tak ada juga satu pengusaha atau petani walet yang tergerak untuk membayar pajak walet sebesar 10 persen kepada pemkab setempat.

“Tahun 2020 sudah di depan mata. Tak ada satu pun pengusaha walet yang membayar pajak ke BP2RD Batola,” kata Kepala BP2RD Batola, Ardiansyah, saat jumpa pers dalam rangka hari jadi ke-60 Kabupaten Batola 2020, Senin (30/12/19).

Menurut Ardiansyah sebanyak 68 pengusaha atau petani liur emas sudah diberikan sosialasi kewajiban 10 persen pajak panen walet dan sanksi hukumnya, Rabu (4/12/19) BP2RD Batola. Seharusnya, ada kesadaran dari pengusaha walet untuk membayar pajak walet.

Dijelaskannya, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur pajak yang ditetapkan di wilayah kabupaten kota, salah satunya pajak sarang burung walet dan dibuat perda no 10 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Ruben Onsu Pergoki Betrand Peto Lakukan Ini di Kamar Mandi, Suami Sarwendah Geleng-geleng Kepala

Ayu Ting Ting Kenang Kemesraan Bareng Boy William, Teman Didi Riyadi Lakukan Hal Ini

3 Warga Tabalong Ini Pernah Jatuh Beserta Sepeda Motornya ke Sungai saat Jembatan Gantung Putus

“Pada 2019 ini kita sudah membuat peraturan bupati, tata cara pungutan sarang burung walet,” katanya.

Ditambahkannya, penerapan pajak sarang burung walet di Batola memang belum maksimal. Keberadaan pajak walet sebesar 10 persen setiap kali panen ini belum bisa diterapkan dan usia perda sudah delapan tahun.

“Kami juga memberikan toleransi kepada pengusaha walet karena untuk membuat sarang burung walet itu perlu modal,” katanya.

Dipaparkannya, selama ini pajak walet itu berdasarkan kerelaaan dari masyarakat untuk menghitung sendiri dan menyetorkan walet ke BP2RD. Namun karena kesadaran masyarakat tak juga muncul untuk membayar pajak walet, maka BP2RD Barito Kuala akhirnya resmi menggandeng Kejaksaan Negeri Marabahan yang dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan ditandatangani 24 Oktober 2019 untuk menagih tunggakan pajak walet.

“Ruang lingkup MoU dengan Kajari Marabahan ini adalah pendampingan hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum lain,” katanya. (Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved