Berita Banjarbaru

Bakal Terapkan Aturan TTP, Tunjangan Sekda Kalsel Jadi Rp 50 Juta, Kepala Dinas Segini

Tunjangan maksimum eselon I.b (pimpinan tinggi madya) atau jabatan Sekretariat Daerah, besaran maksimum yang diterima Rp 50 juta per bulan.

Bakal Terapkan Aturan TTP, Tunjangan Sekda Kalsel Jadi Rp 50 Juta, Kepala Dinas Segini
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -  Mengawali tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merencanakan menerapkan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasar kinerja.

Hal itu sudah ditelaah oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyusun dan menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0609/KUM Tahun 2019, ditetapkan besaran tunjangan tambahan penghasilan berdasar kinerja bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam aturan gubernur itu nanti, untuk tunjangan maksimum eselon I.b (pimpinan tinggi madya) atau jabatan Sekretariat Daerah, besaran maksimum yang diterima Rp 50 juta per bulan.

Sedangkan, untuk para asisten setdaprov atau pejabat eselon II.a (pimpinan tinggi pratama) Rp 20 juta. Sedangkan, untuk pejabat eselon II.a (pimpinan tinggi pratama) semisal para kepala dinas, badan dan instansi setara, Rp 18 juta.

Omset Perbulan Rp 12 Juta, Bank Sampah Induk HSS Dibantu Mesin Pencacah Kertas dan Press Kardus

Polisi Siapkan Dua Perahu Karet Tangani Musibah Banjir di Kabupaten Tapin

Begal Payudara Ditangkap saat Gerayangi Perempuan Ini, Pengakuannya Begini Emosi Naik

Kisah Peternak Itik di Kelurahan Kupang Tapin Bikin Pakan Berbahan Pohon Rumbia

Adapun pejabat eselon II.b (pimpinan tinggi pratama) dijatah Rp 15 juta. Selisih Rp 3 juta, dinikmati pejabat eselon III.a (administrator) Rp 12 juta, eselon III.b (administrator) Rp 10 juta, eselon IV.a (pengawas) dapat jatah Rp 8,5 juta dan terkecil eselon IV.b (pengawas) diberi Rp 6,5 juta per bulan dan itu semua di luar gaji pokok.

Namun keputusan Gubernur itu akan dikonsultasikan lebih dulu ke Kementerian dalam negeri.

"Untuk menerapkannya aturan baru ini, harus konsultasi dulu. Menjelang kita mau neraka hal ini ada keluar edaran Mendagri. Oleh karena itu, kami akan segera melakukan konsultasi ke Kementerian bersama rekan rekan di DPRD Kalsel," kata Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie, Jumat (3/1/2020).

Dirinya mengemukakan ada plus minus jika diterapkan Tunjangan Tambahan Penghasilan itu, jika dengan diterapkan pola TTP ini maka para pejabat dan staf biasa yang dulunya ada  menerima tunangan resmi dari kegiatan, dengan TTP ini tidak bisa lagi. Karena ini dihimpun dan dikumpulkan di kasi satu TTP ini.

Dalam menyusun TTP ini, menurut Sekda sudah melihat neraca anggaran keuangan di postur keuangan daerah.

Kalau pun ada honor,  sambung Sekda, itu pun lintas SKPD dan yang menerima pun adalah diluar panitia.

Halaman
123
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved