Berita Banjarmasin

Legislator PPP Dapil Kalsel Soroti Klaim Perairan Natuna oleh Cina, Pemerintah Perlu Lakukan Ini

Memanasnya hubungan Cina dengan Indonesia lantaran adanya klaim di kawasan Natuna, mendapat perhatian dari anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha

Legislator PPP Dapil Kalsel Soroti Klaim Perairan Natuna oleh Cina, Pemerintah Perlu Lakukan Ini
twitter susipudjiastuti
Menteri susipudjiastuti berhasil mendeteksi keberadaan 7 kapal ikan asing berbendera Tiongkok yang sedang melintas di Laut Natuna Utara. (19/4/2019). 

Legislator PPP Dapil Kalsel Soroti Klaim Perairan Natuna Oleh Cina, Pemerintah Indonesia Perlu Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memanasnya hubungan Cina dengan Indonesia lantaran adanya
klaim di kawasan Natuna yang disebut masuk perairan Laut Cina Selatan (LCS), mendapat perhatian dari anggota
Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha.

Legislator Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) itu menilai, manuver Coast Guard China yang mengawal kapal-kapal ikan mereka di perairan tersebut yang diklaim Cina, merupakan upaya negara ini untuk menunjukkan kekuatan militernya ke dunia internasional.

Menurut Tamliha, sebelumnya kapal perang Amerika Serikat juga bermanuver di sekitar Kepulauan Spratly (pulau buatan Cina di atas batu karang) yang berada di dekat Filipina yang juga termasuk dalam kawasan Laut Cina Selatan.

"Laut Cina Selatan merupakan perairan yang selama ini menjadi salah titik ketegangan yang melibatkan beberapa negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam dan Cina," sebut Syaifullah Tamliha via rilis yang diterima Banjarmasinpost.co.id, Minggu (5/1/2020).

Sebab Perceraian Syahrini & Reino Barack Bisa Terjadi Dibeberkan Sosok Ini, Bagaimana Luna Maya?

Momen Memalukan Syahnaz Saat Lahirkan Ponakan Raffi Ahmad & Nagita Slavina Dibongkar, Dokter Tertawa

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, Cina telah memperhitungkan kemungkinan terburuk dengan bermanuver di kawasan perairan itu. Termasuk kemungkinan kontak senjata dengan militer Indonesia.

Legislator Fraksi PPP DPR RI, Syaifullah Tamliha, meminta, Indonesia perlu memaksimalkan langkah diplomasi dalam merespons masuknya Coast Guard China di Laut Cina Selatan yang masuk dalam perairan Indonesia tersebut. Sambil tetap, mengerahkan kapal TNI untuk menjaganya.

Langkah diplomasi, lanjut dia, perlu dimaksimalkan di PBB. Selain itu, Indonesia juga harus secara konsisten meningkatkan anggaran militer Indonesia yang idealnya 1,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 300 triliun. Tahun ini anggaran militer Indonesia baru Rp 131 triliun.

Pemanfaatan Eskalator di Pasar Barunak Tabalong Perlu Biaya Banyak

Dinas Kehutanan Kalsel Masih Terus Melaksanakan Penanaman Pohon

"Peningkatan anggaran militer ini tidak hanya diperlukan untuk menjaga wilayah Indonesia lainnya, baik laut, darat, dan udara, khususnya untuk wilayah-wilayah sensitif seperti Laut Cina Selatan dan perairan Papua," pungkas dia. (Banjarmasinpost.co.id/Rendy Nicko)

Penulis: Rendy Nicko
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved