Berita Banjarmasin

Ketua Dewan Kalsel dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Bahas MoU Pendampingan Hukum

Bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Arie Arifin SH MH kembali bahas soal rencana MoU antara lembaga

Ketua Dewan Kalsel dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Bahas MoU Pendampingan Hukum
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Arie Ariffin dan Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Arie Arifin SH MH kembali bahas soal rencana MoU antara lembaga Legislatif dan Yudikatif di Kalsel ini.

Pertemuan dilakukan di Ruang Ketua DPRD Provinsi Kalsel di Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Senin (6/1/2020).

Disampaikan Arie, MoU tersebut merupakan kerjasama bidang hukum antara Pemerintah Daerah Kalsel termasuk Legislatif dengan Kejaksaan Tinggi.

Dimana salah satu hal yang akan disepakati yaitu tentunya terkait upaya pencegahan munculnya kerugian negara dan termasuk juga soal peran Kejaksaan Tinggi mendukung terbukanya pintu investasi untuk penanaman modal di Indonesia termasuk di Kalsel.

Tak Sanggup Hadapi Ketatnya Persaingan di Jakarta, Pedangdut Pocong Cinta Pilih Balik Kampung

Teman Dekat Jadi Peneror Ruben Onsu & Sarwendah Disinggung Sosok Ini, Ayah Betrand Peto Simpan Sedih

Momen Memalukan Syahnaz Saat Lahirkan Ponakan Raffi Ahmad & Nagita Slavina Dibongkar, Dokter Tertawa

Pembahasan rencana MoU ini menurutnya merupakan tindaklanjut atas instruksi Presiden RI, H Joko Widodo dan juga arahan Jaksa Agung untuk tetap menjaga dan tingkatkan sinergitas antara Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Daerah.

Apalagi sinergi, komunikasi dan pengawasan juga harus tetap dilaksanakan selepas Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dibubarkan seiring dengan dibubarkannya Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P).

"TP4D sudah jelas dibubarkan, tapi di kami masih ada jabatan masalah pengamanan pembangunan. Selanjutnya itu masih menunggu proses dari Pimpinan. Pengawasan tetap berjalan, bukan berarti lepas begitu saja karena harus ada kepastian hukum," kata Arie.

Menurut Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, pembahasan MoU ini dilakukan karena MoU serupa yang sebelumnya sudah terjalin sudah habis masa berlakunya.

Dijelaskan H Supian HK, MoU tersebut juga tak hanya akan dilakukan di tingkat Provinsi Kalsel, tapi juga di 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel sesuai dengan arahan Presiden RI.

"Sesuai arahan Presiden kemarin di sentul kepada seluruh Kepala Daerah dan penegak hukum untuk pemerataan pengawasan dan pencegahan," kata H Supian HK.

Dimana komunikasi antara Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran dan penegak hukum dengan perannya yaitu pengawasan dan pencegahan bisa maksimal.

Sedangkan instruksi terbaru terkait dukungan terhadap keterbukaan investasi menurutnya juga bisa jadi memasukkan peran Kejaksaan Tinggi sebagai pihak yang memberikan masukan pada tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD Provinsi Kalsel untuk ikut memastikan tak ada hal yang menghambat investasi.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved