Berita Banjarmasin

Dibebaskan Denda, Selama 9 Hari Bakeuda Bisa Serap Lebih dari Rp 9 Miliar PKB di Kalsel

Didukung sederet kebijakan Gubernur Provinsi Kalsel, H Sahbirin Noor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel berhasil lampaui target

Dibebaskan Denda, Selama 9 Hari Bakeuda Bisa Serap Lebih dari Rp 9 Miliar PKB di Kalsel
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, H Rustamaji 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Didukung sederet kebijakan Gubernur Provinsi Kalsel, H Sahbirin Noor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel berhasil lampaui target penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor Tahun 2019.

Kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) di penghujung Tahun 2019 kemarin menjadi salah satu faktor yang sukses genjot penerimaan pajak.

Dimana dari hanya kurang lebih sembilan hari diberlakukannya pembebasan denda PKB, berhasil menyerap lebih dari Rp 9 miliar.

Dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, H Rustamaji penerimaan pajak dari kebijakan pembebasan denda tersebut melampaui ekspektasi pihaknya.

Peringatan Sudjiwo Tedjo pada Ahok BTP & Puput Nastiti Devi Setelah Beri Nama Anaknya Abimanyu

Tangis Rafathar Gegara Hukuman Nagita Slavina buat Baim Wong Bereaksi, Istri Raffi Ahmad Lakukan Ini

Fakta Ayah Kandung Setubuhi Putrinya hingga Hamil, Tergoda saat Melihat sang Anak Membuka Baju

Sebelumnya pihaknya memperkirakan bisa mendapatkan tambahan serapan PKB kurang lebih Rp 5 miliar, namun terealisasi lebih dari Rp 9 miliar.

"Hampir di semua Samsat meningkat selama 9 hari itu, khususnya di Samsat Banjarmasin I, Samsat Banjarmasin II, Samsat Banjarbaru dan Samsat Martapura," kata H Rustamaji.

Selain pembebasan denda PKB, sebelumnya Gubernur Kalsel melalui Bakeuda juga membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan kecualikan pajak progresif untuk sebagian kategori kendaraan bermotor di Kalsel di Tahun 2019 lalu.

Dengan pembebasan BBNKB II, masyarakat tidak perlu membayar biaya pokok BBNKB II kendaraannya yang berplat luar Kalsel.

Artinya, dengan digantinya plat luar Kalsel menjadi plat Kalsel tentu memudahkan pemilik kendaraan dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan di waktu yang akan datang.

Sebelum adanya kebijakan ini, proses BBNKB II di Provinsi Kalsel dikenakan biaya satu persen dari harga kendaraan bermotor.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved