Opini Publik

Kerawanan Pangan Indonesia

KONTROL minyak, maka Anda akan kendalikan negara; kontrol pangan, maka Anda kendalikan rakyat” ucap peraih nobel perdamaian dan politisi AS

Kerawanan Pangan Indonesia
Banjarmasinpost.co.id/Faturahman
Ilustrasi: Bulog Kalteng, menyetok hingga sepuluh ribu ton beras di gudang menghadapi natal dan tahum baru. 

Oleh: Budi Prasetiyo SST MSi, Alumnus S2 UI dan Pegawai Badan Pusat Statistik

BANJARMASINPOST.CO.ID - “KONTROL minyak, maka Anda akan kendalikan negara; kontrol pangan, maka Anda kendalikan rakyat” ucap peraih nobel perdamaian dan politisi AS, Hendry Alfred Kissinger. Hal senada disampaikan Ir Soekarno saat peletakan batu pertama pembangunan kampus pertanian pertama di Indonesia, IPB (1952), bahwa pangan merupakan soal hidup matinya suatu bangsa. Jika kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, yang terjadi malapetaka. Karenanya, perlu usaha besar-besaran, radikal, dan revolusioner.

Isu pangan sudah populer sejak dulu. Thomas Robert Malthus dalam The Essay on The Principle of Population (1798) menyebutkan dua masalah dasar pangan, yaitu bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia dan nafsu manusia tidak dapat ditahan. Berlipat gandanya penduduk mengikuti deret ukur. Sedangkan berlipat gandanya bahan makanan mengikuti deret hitung. Sehingga, suatu saat akan timbul persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penduduk.

Data Global Food Security Index 2019 menempatkan ketahanan pangan Indonesia di peringkat ke-62 dari 113 negara di dunia dan ke-12 dari 23 negara di wilayah Asia Pasifik. Di Asean, Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, dan Vietnam.

Data Susenas BPS menyebutkan, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari meningkat dari 7,90 persen (2017) menjadi 8,23 persen (2018). Padahal, berdasarkan indikator SDGs, 1400 kkal adalah batas bawah yang diperlukan untuk mampu beraktivitas sehari-hari.

Penduduk dan ketersediaan pangan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ketika pasokan makanan kurang, kelaparan penduduk terjadi. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2012, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

UU Pangan tersebut tak hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety).

Banjarmasin Post edisi Rabu (8/1/2020).
Banjarmasin Post edisi Rabu (8/1/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Penurunan Jumlah Petani dan Alih Fungsi Lahan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tidak diikuti stok pangan yang memadai dikhawatirkan menimbulkan kelaparan di masa depan. Hal ini diperparah data penurunan jumlah petani padi.

Pada Sensus Pertanian (2013), 14,1 juta rumah tangga usaha tanaman padi. Pada Survei Pertanian Antarsensus (Sutas) 2018 berkurang 1 juta menjadi 13,1 juta rumah tangga. Membaca pola tersebut, pada sensus pertanian tahun 2023 mendatang, 1 juta rumah tangga akan kembali meninggalkan sektor pertanian. Artinya tiap 10 tahun, sebanyak 2 juta rumah tangga petani akan berkurang.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved