OTT KPK

KPK Tetapkan Politisi PDI-P Harun Masiku Tersangka Setelah Lakukan OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan

KPK Tetapkan Politisi PDI-P Harun Masiku Tersangka Setelah Lakukan OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan

KPK Tetapkan Politisi PDI-P Harun Masiku Tersangka Setelah Lakukan OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Ketua KPU Arief Budiman (paling kiri) bersama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (9/1/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - KPK Tetapkan Politisi PDI-P Harun Masiku Tersangka Setelah Lakukan OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu.

"Sebagai pihak pemberi HAR (Harun Masiku) dan Sae (Saeful), pihak swasta," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

Racun di Tubuh Lina Dibahas Polisi Pasca Autopsi Istri Sule, Rizky Febian Bereaksi Ini, Teddy Hadir?

Kesaksian Pemandi Jenazah Lina, Mantan Istri Sule Soal Kabar Kejanggalan Tubuh Ibu Rizky Febian

Baru Melahirkan, Wanita Ini Ditinggal Suami Berselingkuh dengan Sahabatnya, Kisahnya Viral di Medsos

Menurut Lili Pintauli, kasus ini bermula saat DPP PDI-Perjuangan mengajukan Harun sebagai penganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI, yang meninggal pada Maret 2019.

Namun, pada 31 Agustus 2019 KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas.

Wahyu Setiawan kemudian menyanggupi untuk membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

"WSE (Wahyu) menyanggupi membantu dengan membalas: 'Siap mainkan!'," ujar Lili.

Sebagai pihak pemberi suap, HAR dan SAE disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Geledah Kantor DPP PDI-P

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved