Berita HST

Terganjal Aturan, Bupati Batal Mutasi 66 Kepala Sekolah di HST, A Chairansyah Khawatirkan Ini

Meski telah direncanakan sebelumnya, pelantikan 66 kepala sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terpaksa batal.

Terganjal Aturan, Bupati Batal Mutasi 66 Kepala Sekolah di HST, A Chairansyah Khawatirkan Ini
banjarmasin post group/ achmad maudhody
HA Chairansyah, Bupati HST 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI – Rencana pelantikan 66 kepala sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terpaksa ditunda. Padahal, berdasarkan rencana pelantikan fungsional dengan jabatan kepala sekolah harusnya dilaksanakan pada Kamis (9/1/2020) sore pada pukul 15.00 Wita.

Sayang, hingga jelang pelantikan ternyata rencana tersebut urung dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten HST.

Sebenarnya, pelantikan mutasi di lingkungan kepala sekolah dasar di HST ini dilakukan pada Rabu (8/1/2020). Namun, jadwal pelantikan justru ditunda keesokan harinya hingga dibatalkan.

Usut punya usut, Pemerintah Kabupaten HST urung melantik 66 guru dikarenakan sudah melewati batas waktu yang diperbolehkan untuk melaksanan mutasi di lingkungan pemerintah.

Direksi BPJS Minta Ini Saat Kunjungi RSUD Ansari Saleh, Direktur Sebut Pak Mantri

DBD Mulai Serang HSU, RSUD Pembalah Batung Amuntai Siapkan Ini

Tudingan Syahrini - Reino Barack Tiru Luna Maya dan Ryochin saat Jumpa Pasangan Raffi Ahmad & Nagita

Racun di Tubuh Lina Dibahas Polisi Pasca Autopsi Istri Sule, Rizky Febian Bereaksi Ini, Teddy Hadir?

Kabupaten HST, termasuk wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 2020 ini.

Bupati HST, A Chairansyah, mengaku ada kekhawatiran jika melakukan pelantikan. Terlebih sebelum adanya pelantikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten HST, berkomunikasi dengan dirinya via telepon terkait rencana pelantikan ini.

Dibeberkannya, jika Bawaslu HST tidak menyatakan melarang melaksanakan pelantikan. Namun, Bawaslu juga tidak membolehkan.

Namun, diakuinya jika ada kekhawatiran jika pelantikan ini dilanjutkan.

Setelah berkonsultasi dan mendapat telepon dari Bawaslu, ia langsung menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah HST, dan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia HST. Alhasil, diputuskan jika pelantikan ditunda. Padahal, persiapan pelantikan sudah dilakukan.

“Mungkin saja nanti ada yang mempermasalahkan. Kemudian ada laporan ke Bawaslu HST. Ya masalah bagi kami. Makanya kami memilih untuk menunda sebelum mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri,” bebernya.

Halaman
12
Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved