Berita Tapin

Kelola Pajak dan Restribusi Daerah, Pemkab Tapin Belum Terapkan Tapping Box

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin belum menerapkan tapping box atau alat mendeteksi dalam memungut pajak dan retribusi

Kelola Pajak dan Restribusi Daerah, Pemkab Tapin Belum Terapkan Tapping Box
istimewa/mukhtar wahid
Inilah Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin, Jalan Brigjend Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Jumat (10/1/2020) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin belum menerapkan tapping box atau alat mendeteksi dalam memungut pajak dan retribusi daerah pada restoran, rumah makam dan perhotelan.

Hal itu diungkapkan staf pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin saat reporter Banjarmasinpost.co.id mengunjungi kantor tersebut, Jumat (10/1/2020).

Staf Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin mengaku seluruh pejabat sedang melaksanakan rapat internal sehingga tidak dapat dimintai keterangan lebih lanjut.

Sementara itu, Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengakui tapping box belum diterapkan Pemerintah Kabupaten Tapin bagi wajib pajak dan retribusi daerah.

Tangkap Tiga Pengedar Narkoba di Banjarmasin, Polisi Sita 959 Gram Sabu

Jasa Henna Kian Diminati, Ada Dua Jenis Henna Favorit Costumer Durasi Pengerjaan Hingga 2 Jam

Rossa Operasi Plastik Jadi Isu Seperti Via Vallen, Ivan Gunawan hingga Agnez Mo Bereaksi

Racun di Tubuh Lina Dibahas Polisi Pasca Autopsi Istri Sule, Rizky Febian Bereaksi Ini, Teddy Hadir?

Itu dikonfirmasi seusai menerima kunjungan rombongan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai yang menyerahkan setoran pungutan pajak penerangan jalan.

Menurut Bupati Tapin HM Arifin Arpan kedepan dapat saja diterapkan Tapping Box itu kepada wajib pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tapin.

"Bisa jadi, disediakan alat itu atau orang Pemerintah Kabupaten Tapin ditempatkan. Hanya saja masalahnya apakah mereka mau," katanya.

Ditanya soal retribusi parkir di RSUD Datu Sanggul Rantau, Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengaku pungutan jasa parkir harus diterapkan karena untuk pendapatan daerah.

Lokasi parkir gratis alan disiapkan bagi kalangan pegawai atau karyawan rumah sakit baru nantinya di lahan seluas dua hektar.

Terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Tapin, H Ikhwanuddin Husin mengaku akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin.

Rencana rapat dengar pendapat itu agenda kegiatan dijadwalkan pada Februari 2020 nanti. Tujuan rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin untuk mendengar target perolehan pajak dan retribusi daerah pada 2021 nanti.

Celana dan Songkok Terbakar Akibati Disambar Petir, Kuping Kanan Korban Mengeluarkan Darah

Pertemuan Mulan Jameela - Ahmad Dhani dengan Ashanty - Anang Hermansyah, Bahas Apa?

Ruas Jalan Sekumpul Langganan Banjir Kala Musim Penghujan, Begini Harapan Warga

"Khusus 2020 ini, kita hanya mendengar realisasi dari target yang dicanangkan pada 2019 lalu. Kalau perolehan pajak dan retribusi daerah pada 2019 hanya bahan evaluasi saja.

Kami laksanakan Februari itu karena Pemerintah Kabupaten Tapin sudah melaksanakan Musrenbang dan Bupati Tapin akan memberikan RKP 2021," katanya. (banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved