Breaking News:

B Fokus Urban Life

2020, Bakeuda Optimalkan Pajak Walet, Pemilik RUmah Walet Didata dan Diberikan NPWPD

BADAN Keuangan Daerah dan Aset Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersama-sama tim Bakeuda

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/aya sugianto
Rumah walet 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - BADAN Keuangan Daerah dan Aset Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersama-sama tim Bakeuda akan mendata ulang rumah rumat walet yang potensial, setengah potensial dan tidak potensial untuk ditarik pajak.

Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin Subhan Noor Yaumil, mengatakan, setelah didata pemilik rumah walet akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

NPWPD itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Video Betrand Peto Jadi Incaran Pembencinya Diungkap Ruben Onsu, Suami Sarwendah Singgung Sosok Ini

Sikap Aneh Adik Rizky Febian ke Teddy Pasca Lina Meninggal, Tangis Putri Sule Saat Ucap Ini

Kesaksian 5 Pemandi Jenazah Lina, Mantan Sule pada Polisi, Tanda di Tubuh Ibu Rizky Febian Diungkap

Anggota DPRD Tanah Bumbu dan DPRD Tapin Ingin Tunjangan Rumah dan Transportasi Naik

Dijelaskan Subhan, pada 2020 ini pajak walet akan lebih dioptimalkan.

Saat ini sedang proses peralihan penyerahan penagihan pajak sarang burung walet dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ke Bakeuda.

Menurutnya, jika semua data rumah burung walet di kota ini sudah clear, maka petugas Bakueda siap melakukan penagihan pajak walet.

Tentu sebelumnya Bakeuda akan berkomunikasi dengan pengusaha dan asosiasi petani walet untuk menjajagi kembali potensi walet.

Selama ini, sambung Subhan, pihaknya sudah melakukan MoU dengan Kejari Banjarmasin terkait tunggakan pajak hotel dan restoran.

Hasilnya tunggakan pajak hotel dan restoran, PBB bisa teratasi.

“Bakeuda akan berkomunikasi dengan kejaksaan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak walet. Kalau MoU dengan kejaksaan sudah lama kita lakukan,” katanya.

Menurut Subhan, perolehan pungutan pajak sarang burung walet di Kota Banjarmasin hingga Desember 2019 baru tercapai Rp 300 juta dari target tRp 500 juta.

Dipaparkan Subhan, para petani walet selama ini melaporkan sendiri berapa hasil panen pajak walet dan membayar pajaknya sendiri ke Dinas Pertanian.

Selanjutnya, dibuatkan surat ketetapan pajak.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved