B Focus Urban Life

Kesal Tak Ada Kesadaran Pengusaha Walet Bayar Pajak, BP2RD Batola Segera Berikan Sanksi ini

SEBANYAK 68 pengusaha atau petani liur emas sudah diberikan sosialisasi kewajiban 10 persen pajak panen walet dan sanksi hukumnya, di kantor Badan

Kesal Tak Ada Kesadaran Pengusaha Walet Bayar Pajak, BP2RD Batola Segera Berikan Sanksi ini
banjarmasinpost.co.id/aya sugianto
Rumah walet 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - SEBANYAK 68 pengusaha atau petani liur emas sudah diberikan sosialisasi kewajiban 10 persen pajak panen walet dan sanksi hukumnya, di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola.

Seharusnya, ada kesadaran dari pengusaha walet untuk membayar pajak walet 10 persen dari setiap hasil panen.

Pemkab Batola sangat menyesalkan sampai 2020 ini tak ada juga satu pengusaha atau petani walet yang tergerak untuk membayar pajak walet sebesar 10 persen.

2020, Bakeuda Optimalkan Pajak Walet, Pemilik RUmah Walet Didata dan Diberikan NPWPD

Lagi! Ulah Andhika Pratama Bikin Nikita Mirzani Murka, Komentar di IG Gilang Dirga Jadi Penyebabnya

Sikap Aneh Adik Rizky Febian ke Teddy Pasca Lina Meninggal, Tangis Putri Sule Saat Ucap Ini

Kepala BP2RD Batola, Ardiansyah mengatakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola telah mendata sebanyak 708 bangunan sarang walet ternyata tidak berizin atau liar sehingga keberadaaannya pun tidak memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

“Total semua lokasi sarang walet di Batola itu berjumlah 792 buahdan baru 84 lokasi yang mengantongi izin dari DPMPTSP Kabupaten Batola. Pada 2020 ini tak ada ampun lagi para pengusaha walet yang tidak juga sadar membayar pajak padahal sudah panen,” katanya.

Ardiansyah menyayangkan dari 700 titik rumah walet lebih itu hanya dua pengusaha yang membayar pajak sebesar 10 persen ke BP2RD Kabupaten Batola.

Menurut Ardiansyah, berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur pajak yang ditetapkan di wilayah kabupaten kota, salah satunya pajak sarang burung walet dan dibuat Perda No 10 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

“Pada 2019 ini kita sudah membuat peraturan bupati, tata cara pungutan sarang burung walet,” katanya.

Ditambahkannya, penerapan pajak sarang burung walet di Batola memang belum maksimal.

Keberadaan pajak walet sebesar 10 persen setiap kali panen ini belum bisa diterapkan dan usia perda sudah delapan tahun.

Dipaparkannya, selama ini pajak walet itu berdasarkan kerelaaan dari masyarakat untuk menghitung sendiri dan menyetorkan walet ke BP2RD.

Namun karena kesadaran masyarakat tak juga muncul untuk membayar pajak walet, maka BP2RD Barito Kuala resmi menggandeng Kejaksaan Negeri Marabahan yang dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan ditandatangani 24 Oktober 2019 untuk menagih tunggakan pajak walet.

“Pada 2020 ini tak ada toleransi lagi bagi para pengemplang pajak. Gembok akan diterapkan untuk para pengemplang pajak. Jadi rumah walet akan kita gembok,” katanya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved