Berita Balangan

Pemkab Balangan Mulai Terapkan Tukin, Penghasilan PNS Tergantung Kinerja

Pemerintah Kabupaten Balangan mulai menerapkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) per Januari 2020 ini.

Pemkab Balangan Mulai Terapkan Tukin, Penghasilan PNS Tergantung Kinerja
HO/Kominfo Balangan
Bupati Balangan H Ansharudin mengungkapkan penerapan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Pemerintah Kabupaten Balangan mulai menerapkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) per Januari 2020 ini.

TPP tersebut berbasis kinerja bagi para pegawai, menggantikan sistem tunjangan sebelumnya.

Disampaikan oleh Bupati Balangan H Ansharuddin, penerapan TPP atau Tunjangan Kinerja (Tukin) tujuannya untuk merangsang kinerja pegawai. Utamanya agar para PNS lebih disiplin dan rajin.

Adapun standar sistem Tukin yakni dinilai berdasarkan kehadiran sebesar 40 persen dan kinerja para pegawai sebesar 60 persen.

Dalangi Penipuan dari Lapas, Ternyata Edo Beraksi Dibantu Petugas Lapas Palangkaraya

Bukan Ryochin, ‘Teror dan Sayang’ Luna Maya Pada Pria Ini Terbongkar Lewat Chat di Instagram

Ulah Syahnaz & Jeje Tempati Kamar Raffi Ahmad & Nagita Slavina Pasca Lahiran Berujung Masalah

Tubuh Montok Syahrini Saat Liburan di Los Angeles Disorot, Istri Reino Barack Pamer Ini Pagi Hari

"Mulai Januari ini efektif kami terapkan tunjangan kinerja tersebut," ujar Ansharuddin.

Melalui sistem TPP sebutnya, penghasilan PNS di Pemkab Balangan pun akan berbeda. Karena tergantung bagaimana kehadiran dan kinerja mereka. Terlebih, penilaian berdasarkan individual.

Kehadiran dan absensi akan dikalkulasi setiap akhir bulan. Kemudian dihitung total keseluruhan. Tentunya hasil akhir akan menbuat penghasilan pegawai berbeda-beda. Mulai dari Rp 3 juta sampai Rp 10 juta perbulan, sesuai golongan dan jabatan serta kinerja.

Terlepas dari itu, menurut orang nomor satu di Bumi Sanggam ini, TPP ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi, dimana inti reformasi birokrasi ini adalah perubahan pada mental aparatur.

"Perubahan tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah teratur. Tetapi juga harus ditunjukkan kepada seluruh sistem. Termasuk tata kerja kelembagaan dan keberhasilan perubahan dari kebijakan, terutama terkait dengan pemberian tunjangan kinerja pegawai atau TPP," ucapnya.

Ansharuddin pun berharap, TPP berbasis kinerja bisa bermanfaat bagi para pegawai. Selain itu, tidak menimbulkan kesenjangan sosial bagi sesama aparatur pemerintahan.

Halaman
12
Penulis: Isti Rohayanti
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved