Berita Banjarbaru

Gaji Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan di Pemprov Kalsel Bakal Naik, Segini Rencana Kenaikan

Tahun 2020 ini Pemprov Kalsel ini atas saran dan inisiasi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor akan menaikan gaji guru dan GTK honorer.

Gaji Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan di Pemprov Kalsel Bakal Naik, Segini Rencana Kenaikan
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Yusuf Effendi, Kadikdisbud Provinsi Kalsel menyampaikan rencana kenaikan gaji bagi guru honor dan tenaga kependidikan di Pemprov Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kabar gembira bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) baik di SMA dan SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemprov Kalsel.

Pasalnya, tahun 2020 ini Pemprov Kalsel ini atas saran dan inisiasi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor akan menaikan gaji guru dan GTK honorer.

Rencananya, Pemprov melalui dinas Pendidikan akan menaikkan gaji dari Rp1,5 juta di 2019 dan akan naik menjadi Rp2,3 juta.

Kabar akan dinaikkan gaji guru dan GTK Honorer ini dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, HM Yusuf Effendi.

Jelang Haul ke-15 Guru Sekumpul, Kayu Bakar Didistribusikan ke Posko Dapur Umum

Dua Hari Toni Pilih Durian Terbaik, Hasilnya Jadi Jawara Kontes Durian Tanahlaut

Kecemburuan Ahmad Dhani ke Mulan Jameela Diungkap, Anang Hermansyah Beberkan Fakta Ini

Kejanggalan Akikah Bayi Baim Wong & Paula Verheoven, Sohib Raffi Ahmad Khawatirkan Kiano Begini

"Iya benar, akan dinaikkan gaji guru honorer dan GTK menjadi 2,3 Juta dari sebelumnya Rp 1,5 juta. Ini atas saran dari Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor," kata HM Yusuf Effendi, Senin (13/1/2020).

Diuraikan Yusuf Effendi, kini Pemprov Kalsel tengah menggodok aturan itu dan akan segera memberlakukan jika sudah Peraturan Gubernurnya sudah terbit.

"Kini masih dalam tahap penyusunan Pergub. Kalau ketersediaan uangnya sudah sianggarkan dan tinggal pelaksanaan kebijakan itu," kata HM Yusuf Effendi.

Saat ini, sambungnya, peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur tentang besaran gaji tersebut sudah berada di Biro Hukum Setdaprov Kalsel, tetapi harus ada evaluasi dan verifikasi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Yusus menepis jika langkah itu akan dilakukan adalah kaitan politik, Sebabenurut Yusuf pihaknya sudah menyusun itu sudah jauh hari ketika proses pengangggaran dilakukan di 2019 silam.

"Jadi sudah lama kami menyusun untuk Kalsel atas arahan beliau (Gubernur) untuk memperhatikan nasib honorer yang ada," tandas Yusuf Effendi.

Halaman
123
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved