Berita Banjarmasin

Kementerian Kelautan dan Perikanan Harapkan Gubernur Mediasi Kewenangan Aset dengan Kab/kota

Kementrian menyarankan kepada Gubernur Kalsel sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat untuk juga bisa turun tangan memediasi masalah dengan kabupaten/kota

Kementerian Kelautan dan Perikanan Harapkan Gubernur Mediasi Kewenangan Aset dengan Kab/kota
istimewa/humas dprd kalsel
Pertemuan Komisi II DPRD Kalsel dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI.jpg 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Masih buntunya persoalan terkait penyerahan aset perikanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel kepada Pemerintah Provinsi Kalsel jadi dasar Komisi II DPRD Provinsi Kalsel berkonsultasi ke Kementrian Perikanan dan Kelautan RI, Jumat (11/1/2020).

Berangkat bersama SKPD terkait, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel mendapatkan arahan dari Kementrian untuk memperkuat konsolidasi dengan mediasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, H M Yani Helmi, Kementrian menyarankan kepada Gubernur Kalsel sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat untuk juga bisa turun tangan memediasi hal tersebut dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Pihak Kementrian menyampaikan coba dimediasikan, Pak Gubernur selaku Kepala Daerah sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat di daerah juga bisa ikut memediasikan ini supaya persoalan bisa cepat selesai," kata H M Yani saat dikonfirmasi Selasa (14/1/2019).

Komunitas Startup Borneo Jajaki Kerjasama Dengan Bank Kalsel

NEWSVIDEO : Blanko KTP-E HSS Tinggal Lima Keping, Pemohon Terpaksa Diberi Surat Keterangan

Heboh Ciuman Veronica Tan ke Lelaki Ini Pasca Ahok BTP - Puput Nastiti Devi Unggah Foto Bayi Yosafat

Kejanggalan Akikah Bayi Baim Wong & Paula Verheoven, Sohib Raffi Ahmad Khawatirkan Kiano Begini

Pasalnya menurutnya selama ini setelah beberapa kali menggelar rapat membahas hal tersebut baik di DPRD Provinsi Kalsel maupun saat kunjungan kerja Komisi II ke Kabupaten yang miliki aset Perikanan belum juga menemukan titik temu.

Ia menilai belum rampungnya persoalan penyerahan aset perikanan tersebut dikarenakan kekhawatiran Pemerintah Kabupaten bahwa rancangan besar Pemerintah Kabupaten/Kota atas aset tersebut bisa tak terlaksana jika diserahkan ke Pemerintah Provinsi.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, walaupun aset tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, namun Ia meyakini Pemerintah Provinsi tetap akan mengakomodir harapan dan rancangan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas aset tersebut.

"Setelah diserahkan tentu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten bisa duduk bersama menentukan arah perkembangan aset Perikanan tersebut sama-sama dengan semangat membangun industri kelautan di Kalsel," kata H M Yani.

Namun jika berlarut-larut tak diserahkan menurutnya justru akan merugikan banyak pihak karena pembangunan aset bidang perikanan khususnya Pelabuhan Perikanan tidak bisa maksimal.

Dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat maupun alokasi dana APBD dari Pemerintah Provinsi Kalsel tidak bisa diarahkan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan karena masih terganjal status aset.

Selain itu, Ia juga mengkhawatirkan hal ini malah berbuntut panjang karena jika tidak segera dilakukan artinya tidak menjalankan amanat Undang-Undang.

Dari data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, diketahui dari total 27 aset bidang perikanan dan kelautan di Kalsel, baru 4 diantaranya yang sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi.

Ketidakjujuran Nunung pada Sang Ibu soal Vonis Kasus Narkoba, Rekan Sule Lakukan Demi Ini

Catut Nama Ponpes Darussalam untuk Minta Bantuan, Pria Ini Diamankan Polisi

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan di Kotabaru, Sekda Sebut Tunjangan Dokter Dinaikan Jadi Rp 30 juta

Padahal, DPRD Provinsi Kalsel juga sudah persiapkan Perda Perubahan Retribusi Jasa Usaha dimana di dalamnya juga mengatur retribusi dari pelabuhan perikanan untuk genjot pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalsel yang juga berkaitan dengan hak status kewenangan atas pelabuhan perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Artinya, jika aset pelabuhan perikanan masih di dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Perda tersebut tak akan miliki dampak signifikan genjot PAD Provinsi Kalsel. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved