BPost Cetak

Menyoal (Calon) Kepala Daerah

Tinggal hitungan bulan masyarakat Kalsel dan dibeberapa daerah di Bumi Lambung Mangkurat akan memilih gubernur, bupati dan wali kota.

Menyoal (Calon) Kepala Daerah
kolase dok banjarmasinpost.co.id
Ilustrasi-Denny Indrayana Saingi Pertahana atau H Sahbirin Noor di Pilkada Kalsel 2020. 

Oleh : M. Rezky Habibi R Mahasiswa Magister Hukum, ULM  dan Peneliti, Pusat Kajian Hukum dan Demokrasi (Pusdikrasi)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tahun 2019 menjadi tahun pemilu yang memiliki sejumlah catatan penting, 2 (dua) di antaranya adalah soal deret panjang waktu tahapan kampanye pemilihan umum (pemilu) yang cukup menguras keringat hingga menimbulkan polarisasi di masyarakat, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Di tambah kematian sejumlah penyelenggara pemilu menjadi catatan oleh pena sejarah bahwa kali pertama pemilu serentak dilaksanakan menimbulkan duka kematian penyelenggara pemilu yang tidak sedikit. Kendati secara logis kematian tersebut sulit untuk dinalar oleh akal sehat.

Tentu hal tersebut harus menjadi refleksi dan renungan bagi mereka yang terpilih dalam kontestasi pemilu 2019 agar dapat menjalankan amanah di bidang eksekutif dan legislatif, guna melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu tujuan dalam bernegara.

Bak gayung bersambut, riuh politik nasional tahun 2019 sudah usai dan disambut riuh politik daerah tahun 2020 yang mulai nampak. Mengingat tahun ini menjadi tahun politik bagi daerah kalimantan selatan, pasalnya kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) mendekati hari puncak.

Pasca Bunuh Hakim Jamaluddin, Terungkap Zuraidah Hanum Rencanakan Menikah dengan Eksekutor

Serahkan Soal SKD CPNS, Mendikbud Nadiem Harapkan Terjaring Smart ASN

Ulah Syahnaz & Jeje Tempati Kamar Raffi Ahmad & Nagita Slavina Pasca Lahiran Berujung Masalah

Tubuh Montok Syahrini Saat Liburan di Los Angeles Disorot, Istri Reino Barack Pamer Ini Pagi Hari

Tinggal hitungan bulan masyarakat Kalimantan Selatan dan dibeberapa daerah di Bumi Lambung Mangkurat akan memilih gubernur, bupati dan wali kota.

Riak-riak pesta pilkada untuk memilih orang nomor 1 (satu) di provinsi, kabupaten dan kota ini mulai nampak bermunculan dengan ditandai sejumlah wajah para tokoh di stiker di belakang moda transportasi jenis angkutan dalam kota dan baliho-baliho serta spanduk-spanduk yang mulai terpampang di samping ruas jalan protokol, hingga di pelosok daerah yang melaksanakan pilkada menjadi pemandangan baru bagi masyarakat di tahun politik kedaerahan ini.

Fenomena bermunculannya sejumlah stiker, baliho dan spanduk yang berisi tentang deklarasi diri sebagai calon kepala daerah baik oleh pendatang baru hingga para incumbent menarik untuk dicermati.

Pertanyaan yang muncul atas itu adalah, apakah pemasangan stiker, baliho dan spanduk sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pilkada tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Apabila merujuk pada UU 1 Tahun 2015 terakhir diubah dengan UU 10 Tahun 2016 selanjutnya disebut UU Pemilihan serta PKPU 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas PKPU 15 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut PKPU, membagi tahapan pilkada menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Halaman
123
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved