Korupsi Jiwasraya

Presiden Jokowi Perintahkan untuk Gebuki Semua yang Terlibat Jiwasraya dan Asabri!

Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk memproses hukum siapa pun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di dua perusahaan asuransi

Presiden Jokowi Perintahkan untuk Gebuki Semua yang Terlibat Jiwasraya dan Asabri!
Kompas/Wawan H Prabowo
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara Jakarta, Kamis (9/1/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk memproses hukum siapa pun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di dua perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tak terkecuali jika ada orang di lingkaran dalam istana yang terlibat.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat diwawancarai wartawan senior Kompas, Budiman Tanuredjo, di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/1/2020) malam. Hasil wawancara akan disiarkan di Kompas TV dalam acara Satu Meja The Forum mulai pukul 20.00, Rabu (15/1/2020).

”Presiden sungguh-sungguh supaya diungkap dugaan korupsi di Jiwasraya dan Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Bahkan, tak peduli jika memang ada orang istana yang terlibat. Presiden meminta diteruskan ke pengadilan. Siapa pun yang terlibat, gebuk saja,” katanya.

Nagita Slavina Diterjang Badai Salju Hingga Takut, Kepanikan Raffi Ahmad Saat Merry Alami Hal Ini

Komisi VI Resmi Bentuk Panja Jiwasraya, Rieke Diah Pitaloka Harapkan Akar Masalahnya Jelas

Jelang Manchester United Vs Wolves Piala FA, Ketajaman Rashford Jadi Tumpuan Solskjaer untuk Menang

Ini Alasan Sandiaga Uno Sebut Jokowi Guyon saat Isyaratkan Dirinya Bakal Jadi Presiden 2024

Sudah Terkubur untuk Menjadi ASN, Ratusan Guru Ini Tambah Pusing karena Dibayar 3 Bulan Sekali

Kasus korupsi di Jiwasraya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Penyidik sudah menetapkan dan menahan lima tersangka. Sementara terkait Asabri, aparat penegak hukum masih menunggu hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan kepada wartawan seusai pertemuan di kantor Menko Polhukam, Jakarta, Selasa (7/1/2019).(Kompas/Heru Sri Kumoro)

Mahfud menduga, penyimpangan di Asabri diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun. Modusnya hampir mirip dengan Jiwasraya, yaitu menginvestasikan uang di perusahaan-perusahaan yang tidak kredibel. ”Beberapa pelaku utamanya, kemungkinan juga orang yang sama,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, lima tersangka dalam kasus Jiwasraya merupakan mantan jajaran direksi Jiwasraya dan pihak swasta yang diduga turut menikmati keuntungan.

Mereka adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Komisaris PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokro, dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat.

Harry Prasetyo, salah seorang tersangka, pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden. Menurut Mahfud, Kepala Staf Presiden Moeldoko tidak pernah melindungi mantan stafnya itu. Bahkan, Moeldoko turut menyatakan agar dibongkar saja semuanya.

Mahfud MD menilai, mencuatnya dugaan korupsi di Jiwasraya dan Asabri menandakan sistem antikorupsi belum berjalan baik. Kencangnya semangat antikorupsi dari Presiden, lanjutnya, belum langsung dilaksanakan.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved