Berita Nasional

Sri Mulyani Hentikan Aliran Dana ke 56 Desa di Kabupaten Konawe, Terungkap Banyak Kejanggalan

Sri Mulyani Hentikan Aliran Dana ke 56 Desa di Kabupaten Konawe, Terungkap Banyak Kejanggalan.

Sri Mulyani Hentikan Aliran Dana ke 56 Desa di Kabupaten Konawe, Terungkap Banyak Kejanggalan
KOMPAS.com/MUTIA FAUZIA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan DPR Jakarta, Selasa (16/7/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah menghentikan aliran dana desa ke 56 desa yang berstatus fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Polda setempat.

"Jadi penyaluran dana desa tahap III 2019 untuk keseluruhan 56 desa dihentikan sampai kami mendapat kejelasan status dari desa tersebut," ujar Sri Mulyani ketika memberi penjelasan kepada Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Bendahara Negara itu pun menjelaskan, ketidakberesan aliran dana ke desa fiktif tersebut terendus berdasarkan data-data yang didapatkan Kementerian Keuangan dari beberapa instansi pemerintahan yang bertanggung jawab atas pembangunan desa.

Sri Mulyani Ubah Aturan Pencairan Dana Desa, Januari Sampai 40 Persen, Ini Alasannya

Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Ditangkap Polisi, Sebar Berita Bohong & Manipulasi Sejarah

Istri Ahmad Dhani Mulan Jameela Bantah Terlibat Investasi Bodong MeMiles, Eka Deli, Ello dan Judika?

Misalnya saja data Kemendagri mengenai jumlah desa, data Kementerian Sosial mengenai jumlah penduduk miskin, kemudian juga beberapa indeks dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes DTT) serta Badan Pusat Statistik.

"Kami menggunakan data dari instansi yang memiliki tupoksi dalam menghitung atau menghasilkan data-data tersebut," ujar dia.

Dia menjelaskan, permasalahan bermula dari penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Daerah Konawe Nomor 2 Tahun 2011.

Penetapan itu berujung pada penambahan 56 desa baru di kabupaten tersebut.

Namun, registrasi administrasi desa tersebut baru muncul di tahun 2016 dan akhirnya mendapatkan aliran dana desa di tahun berikutnya.

"Desa tersebut cacat hukum karena Perda tidak melalui DPRD. Padahal Perda itu tentang pertanggungjawaban APBD," kata Sri Mulyani.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mengatakan, penghentian aliran dana desa ke 56 desa tersebut akan dilakukan sampai ada kejelasan hukum terkait desa-desa tersebut.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan seharusnya aturan pembentukan desa berdiri sendiri, tidak mengikuti Perda yang isinya mengenai pertanggungjawaban APBD tersebut.

"Kalau baik-baik saja seharusnya ada Perda sendiri, ini ditempelkan di Perda tentang pertanggungjawaban APBD," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Hentikan Aliran Dana ke 56 Desa Fiktif",

Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved