Ekonomi dan Bisnis

Sri Mulyani Ubah Aturan Pencairan Dana Desa, Januari Sampai 40 Persen, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah aturan penyaluran dana desa. Kini, penyaluran dana desa 2020 harus dimulai di Januari dengan pencairan tahap I

Sri Mulyani Ubah Aturan Pencairan Dana Desa, Januari Sampai 40 Persen, Ini Alasannya
KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan realisasi APBN hingga 30 November 2019 di Jakarta, Selasa (19/12/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah aturan penyaluran dana desa. Kini, penyaluran dana desa 2020 harus dimulai di Januari dengan pencairan tahap I sebesar 40 persen dari yang sebelumnya 20 persen.

Aturan tersebut tertuang pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

"Ya untuk meningkatkan kemampuan desa melakukan program-programnya lebih awal tapi tetap akuntabel," ujar Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung DPD, Selasa (14/1/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, percepatan penyaluran dana desa dilakukan agar kemampuan desa dalam menjalankan program kerja lebih maksimal.

Pemerintah berjanji akan memantau secara ketat proses pencairan dana desa serta penyerapannya agar bisa dipertanggungjawabkan.

Istri Ahmad Dhani Mulan Jameela Bantah Terlibat Investasi Bodong MeMiles, Eka Deli, Ello dan Judika?

Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Ditangkap Polisi, Sebar Berita Bohong & Manipulasi Sejarah

Bikin 619 Bersama Barcelona, Lionel Messi Sebut 2 Gol Terbaiknya, Semua ke Gawang Manchester United

Pada 2020, pemerintah menganggarkan dana desa dalam APBN 2020 sebesar Rp 72 triliun. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 70 triliun.

Di dalam peraturan baru, penyaluran dana desa untuk tahun ini akan dimulai pada Januari 2020 dengan tiga tahapan. Tahap I sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen.

Penyaluran tahap I ditargetkan paling cepat dilaksanakan pada Januari dan paling lambat pada bulan Juni. Sedangkan, tahap II paling cepat di bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, sementara untuk tahap III paling cepat dilakukan pertengahan tahun atau sekitar bulan Juli.

Di peraturan sebelumnya, dana desa tahap I disalurkan sebesar 20 persen, berikutnya masing-masing 40 persen di tahap II dan III.

Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan, untuk bisa mencairkan dana desa tahap I para bupati atau wali kota harus menerbitkan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved