Berita Kotabaru

Ketua DPRD Kotabaru Ungkit Dana CSR Rp 700 Miliar untuk Bisa Digunakan Bangun RSUD

Gedung baru untuk RSUD Kotabaru, saat ini dalam keadaan mangrak. Dibangun bertahun-tahun lalu, tak bisa dilanjutkan karena tidak ada dananya.

Ketua DPRD Kotabaru Ungkit Dana CSR Rp 700 Miliar untuk Bisa Digunakan Bangun RSUD
BANJARMASINPOST.CO.ID/MAN HIDAYAT
Bangunan RSUD Kotabaru yang bertahun-tahun mangkrak. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Gedung baru untuk RSUD Kotabaru, saat ini dalam keadaan mangrak.

Dibangun bertahun-tahun lalu, tak bisa dilanjutkan karena tidak ada dananya.

Gedung RSUD Kotabaru yang lama, berada di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kalsel.

Sedangkan gedung barunya, di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara. Jarak antara kedua gedung, sekitar 7 kilometer.

Pengunjung Rumah Sakit Berharap Ada Tempat Parkir Khusus, Jalan Tambun Bungai Makin Luas

Wakil Wali Kota H Darmawan Jaya Setiawan Melepas Kontingen SD Islam Al Azhar 37 Banjarbaru

Dekranasda Banjar Gelar Rakor, Begini Arahan Hj Raudathul Wardiyah

Jaket & Tas Syahrini Saat Mejeng di Amerika Jadi Sorotan, Istri Reino Barack Tak Segan Pamerkan Ini

Saat ini, Pemkab Kotabaru akan menganggarkaan Rp 2 miliar untuk pengamanan konstruksi gedung baru.

Sedangkan untuk bisa melanjutkan pembangunan, perlu Rp 300 miliar.

Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, memberikan saran kepada Pemkab Kotabaru.

"Kami dari DPRD manyarankan agar dikerjakan dengan cara multiyears," katanya kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (16/1/2020).

Menurutnya, bidang kesehatan menjadi urusan wajib. Termasuk, rumah sakit.

Lalu, dia pun mengungkit nota kesepahaman antara pemkab dengan sebuah perusahaan beberapa waktu lalu, terkait dana CSR sebesar Rp 700 miliar.

Kalau bisa, mungkin perlu dibicarakan dengan duduk bersama. "Mengandalkan APBD, tentu akan sulit," tukasnya.

Tampil di Acara Indonesia Lawyers CLub TV One, Prof Denny Indrayana Asal Kalsel Soroti Kematian KPK

Tak Bisa Baca Tulis, Anak Usia Belajar di Desa Ambatunin Bahagia Dapatkan Guru Kunjung

Sebab itu, lanjut Syiari, yang dimaksud mau duduk bersama lagi adalah antara eksekutif, legislatif dan perusahaan terkait.

"Saya belum bertemu Bupati. Kalau sama Sekda, sudah bertemu. Siapa pun yang jadi pengundang, tidak masalah. Tapi dalam hal ini, kalau eksekutif sebagai pengundang, tentu akan lebih baik. Karena yang punya program pembangunan rumah sakit, ada dalam rencana kegiatan mereka. Jadi, mereka yang lebih mengatahui secara teknis, mana yang menjadi prioritas," pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Man Hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved