Berita Banjarbaru

Tampil di Acara Indonesia Lawyers CLub TV One, Prof Denny Indrayana Asal Kalsel Soroti Kematian KPK

Seorang tokoh asal Banjarbaru, Kalsel, Prof Denny Indrayana, tampil menjadi peserta debat di acara Indonesia Layer Club (ILC) yang ditayangkan TV One

Tampil di Acara Indonesia Lawyers CLub TV One, Prof Denny Indrayana Asal Kalsel Soroti Kematian KPK
ISTIMEWA
Prof Denny Indrayana berpose dengan para narasumber Indonesia Lawyers Club, Selasa (14/1/2020) malam. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Seorang tokoh asal Banjarbaru, Kalsel, Prof Denny Indrayana, tampil menjadi peserta debat di acara Indonesia Layer Club (ILC) yang ditayangkan TV One, Rabu (14/1/2020) malam.

Keberanian KPK mengungkap kasus yang menyeret seorang komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menjadi bahasannya.

Dalam rilis Denny kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (16/1/2020), dikatakan tentang rasa pesimisnya atas kondisi KPK saat ini. Disebutnya, kalau KPK sudah mati.

“KPK sudah mati. Walau kita lihat secara institusi masih ada, tapi ruh dan spiritnya sudah tidak ada,” ucap Denny yang dulunya bersekolah di SMAN 1 Banjarbaru ini.

Tak Bisa Baca Tulis, Anak Usia Belajar di Desa Ambatunin Bahagia Dapatkan Guru Kunjung

Tepis Penat Lelah, Begini Cara Unik yang Dilakukan Petinggi Kejari Banjar

Pemkab Kotabaru Kalsel Perlu Rp 300 Miliar untuk Melanjutkan Pembangunan Gedung RSUD yang Mangkrak

Babak Akhir Kasus Dugaan Penipuan, Lihan Terima Divonis 2 Tahun 10 Bulan, Jaksa Masih Pikir-pikir

Dirinay mengingatkan, bukan catatan baru dalam republik ini, sejumlah upaya untuk membunuh atau mengkerdillkan lembaga pemberantasan korupsi.

“KPK yang termasuk relatif lama bertahan, 17 tahun. Tepatnya pada tahun 2002, pascareformasi digulirkan. Yang lain, ada yang bertahan kurang dari 1 tahun,” katanya.

Tentang KPK bisa bertahan lama, menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Salah satunya karena semangat reformasi, keterbukaan, kontrol civil society dan juga media.

Tapi, Deny pun menyayangkan, terbitnya UU KPK telah mengakhiri kedigjayaan tersebut.

Apa saja yang memangkas kekuatan KPK dengan terbitnya UU tersebut, telah banyak diulas.

“Saat ini, mayoritas lembaga antikorusi di dunia atau untuk kasus lebih sempit di Asia Tenggara saja, semua dasar hukumnya di konstitusi. Malaysia, Myanmar, Vietnam, Timor Leste. Hanya kita yang masih di undang-undang,” urai mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Banjar Optimistis Hadapi Beragam Event Panjat Tebing 2020, Begini Capaian Dua Tahun Terakhir

Akan Jalankan Program Ngamen Kamtibmas, Polres Kapuas Bentuk Grup Band

Denny mengatakan, hal ini menjadi penting agar ke depan KPK tidak gampang dilemahkan. Tanpa masuk dalam organ konstitusi, setiap ingin melemahkan KPK, tinggal mengubah -undang-undang.

“Maka, naikkan sebagai constitutional organs, lembaga negara yang eksistensinya diatur oleh UUD. Ini jauh lebih penting ketimbang perlu memperdebatkan GBHN. Kalau ingin selamat Indonesia dari praktik korupsi, masukkan KPK dalam konstitusi Perubahan UUD ke-5,” tegasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved