Berita Banjarmasin

KPU Kalsel Bentuk Tim Telusuri Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membentuk tim khusus untuk lakukan klarifikasi terkait berkembangnya isu dugaan

KPU Kalsel Bentuk Tim Telusuri Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Komisioner KPU Kalsel, Siswandi saat menunjukkan pergerakan data di Aplikasi Situng KPU di Kantor KPU Kalsel, Rabu (24/4/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membentuk tim khusus untuk lakukan klarifikasi terkait berkembangnya isu dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu di Banua.

Hal ini disampaikan Plh Ketua KPU Provinsi Kalsel, Siswandi usai menggelar Rapat Pleno KPU Provinsi Kalsel di Kantor KPU Provinsi Kalsel, Jumat (17/1/2020).

Dijelaskan Riswandi, Tim yang juga terdiri dari Komisioner KPU Provinsi Kalsel ini akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing pihak terkait untuk mendapatkan informasi valid atas isu dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

Walau tidak menyatakan secara jelas siapa saja pihak yang akan dipanggil untuk dilakukan klarifikasi, namun Riswandi sempat nyatakan klarifikasi akan melibatkan KPU Kota Banjarmasin.

Pemilik Sebenarnya Harta Nikita Mirzani Terbongkar Pasca Umbar Aib Suami Ussy, Andhika Pratama

Kru TV Panik! King Kobra Garaga Ngamuk Serang Panji Petualang Saat Syuting, Ular Lagi Begini

Rumah yang Akan Dibeli Raffi Ahmad di London Disorot, Nagita Slavina Jual Lamborghini Kakak Syahnaz?

Riswandi nyatakan langkah ini merupakan fungsi implementasi pengawasan aktif yang melekat pada KPU Provinsi Kalsel Terhadap KPU Kabupaten/Kota di Kalsel.

"Jadi kami semua di tim ini sudah bagian tugas kami, ini bukan hanya di Kota Banjarmasin tapi di Kabupaten lain juga dilakukan proses pengawasan internal karena menyatu dalam tugas kewajiban kami," kata Siswandi.

Pihaknya menjadwalkan akan melakukan klarifikasi tersebut pada Selasa (21/1/2020).

Hal ini menurutnya sangat perlu dilakukan, pasalnya hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi yang valid dari lembaga atau pihak berwenang terkait isu dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

Karena itu menurutnya KPU Provinsi Kalsel saat ini belum dapat berkomentar terkait isu yang beredar tersebut.

Menurut Komisioner KPU Provinsi Kalsel, Edy Ariansyah, dari hasil klarifikasi nantinya akan kembali dirapatkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Kalsel.

Jika memang terindikasi adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka menurut Edy pihaknya akan teruskan kesimpulan Rapat Pleno ke KPU RI.

"Supaya tidak jadi hoax kita harus klarifikasi subjeknya siapa, apa persoalannya ke pihak terkait. Kita lakukan penelusuran, kumpulkan data apakah ini masuk dugaan pelanggaran etik. Kalau masuk maka akan diputuskan ke institusi yang berwenang tentang kode etik," kata Edy.

Komisioner KPU Provinsi Kalsel lainnya, Nur Zazin nyatakan pihaknya akan melakukan tugas pengawasan sebatas terkait etik penyelenggara Pemilu.

Sedangkan pada aspek lainnya di luar aspek kode etik penyelenggara Pemilu, Nur Zazin tegaskan mempersilahkan pihak berwenang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved