Fikrah

Peran Kemenag dan Kebebasan Beragama

Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenang RI) dahulu Departemen Agama Republik Indonesia (disingkat Depag RI), adalah kementerian

Peran Kemenag dan Kebebasan Beragama
salmah
KH Husin Naparin, Ketua MUI Kalsel 

Oleh: KH.Husin Naparin, Lc. MA
BANJARMASINPOST.CO.ID - Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenang RI) dahulu Departemen Agama Republik Indonesia (disingkat Depag RI), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama, dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag). Kementerian ini dibentuk 3 Januari 1946, dengan slogan “Ikhlas Beramal”, berkantor di Jalan Lapangan Banteng Barat no. 3 – 4, Jakarta Pusat.

Pendirian Kementerian Agama RI memiliki lika-liku cukup panjang dan perjuangan tersendiri dalam sejarah bangsa ini, khususnya bagi umat Islam pascagagalnya Piagam Jakarta, yang semula Piagam ini diharapkan menjadi pengayom umat Islam di negara ini. Berapa banyak umat Islam dan para pemimpinnya (para Kiyai dan santeri) yang menjadi syuhada, syahid ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, tanpa mengecilkan perjuangan yang lain.

Syukur-syukur Pemerintah RI tidak melupakan perjuangan mereka itu, lalu menetapkan adanya Hari Santeri Nasional yang diperingati pada 22 Oktober, disahkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, melalui Keppres no. 22 tahun 2015. Hari Santeri Nasional yang dicanangkan di Masjid Istiqlal Jakarta itu, merupakan realisasi penghargaan Pemerintah RI terhadap peran para santeri dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Bung Tomo pernah berkata di Surabaya yang melahirkan Hari Pahlawan 10 Nopember 1945, “Saya tidak memiliki kata-kata untuk membangkitkan semangat para pejuang selain kata “Allahu Akbar.” Beliau meninggal dalam ihram di Padang Arafah 9 Dzulhijjah 1401 H/7 Oktober 1981 M, dikuburkan disana, tetapi kemudian dibawa ke tanah air dan dikuburkan di Pemakaman Umun Ngagel Rejo, Surabaya, mendapat gelar Pahlawan Nasional. Ia mengakui, kemerdekaan Republik Indonesia adalah hasil perjuangan semua kalangan masyarakat tanpa membedakan suku dan agama.

Banjarmasin Post edisi Jumat (171/2020).
Banjarmasin Post edisi Jumat (171/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Lika-liku pendirian Kemenag dimulai dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 11/7//1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu dibentuk kementerian berhubungan dengan agama, yakni Kementerian Islamiyah untuk menjamin umat Islam menjalankan agamanya.

Usul ini tidak begitu mendapat sambutan, bahkan dalam rapat (19/8/1945), Johannes Latuharhary menolak dan menyarankan masalah agama diurus oleh Kementerian Pendidikan, didukung Abdul-Abbas seorang wakil Islam dari Lampung.

Iwa Kusumasumantri seorang nasionalis dari Jawa Barat mendukung perlunya Kementerian Agama karena pemerintah sifatnya nasional, agama seharusnya diurus kementerian khusus. Pada masa Kabinet Parlementer usulan ini diajukan lagi kepada BP-KNPI 11/11/1945 oleh beberapa anggota KNPI, yaitu KH Abudardiri, KH. Salh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro (anggota KNPI dari Kresidenan Banyumas), didukung oleh Muhammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi dan Kartosudarmo.

Akhirnya, pada tgl. 3/1/1946 dengan Ketetapan no.1/S.D dinyatakan, “Presiden Republik Indonesia, mengingat usul Perdana Menteri dan BPKNPI, memutuskan mengadakan Departemen Agama sebagai Menteri Agama Pertama HM. Rasyidi. BA.

Sebelumnya pada masa Kabinet Presidentil dijabat oleh KH. Abdul Wahid Hasyim, Sejak 29/10/2019 Menteri Agama dijabat oleh Jenderal (Purn TNI) Fachrul Razi. Kementerian Agama tingkat wilayah ada di 34 Provinsi, tingkat kabupaten ada di 416 Kabupaten, 98 Kota dan di 5 Kota Adminstrasi, sampai tingkat kecamatan di 7.094 Kecamatan di seluruh Indonesia.

Menteri Agama RI, Fachrul Razi, dalam sambutannya pada Peringatan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-74 yang diselenggarakan Kanwil Kemenag DKI, di Asrama Haji Pondok Gede (Jumat, 3/1/2020) Jakarta, menegaskan “Dalam negara Pancasila, siapapun dengan alasan apapun, tidak diperkenankan melakukan propaganda anti-agama, penistaan terhadap ajaran agama dan simbol-simbol keagamaan. Termasuk menyiarkan agama dengan pemaksaan, ujaran kebencian dan kekerasan terhadap pemeluk agama yang berbeda.

Menurutnya, penguatan identitas keagamaan dan penguatan identitas kebangsaan jangan dipisahkan apalagi dipertentangkan, keduanya harus dalam satu kotak untuk melahirkan moderasi beragama dan moderasi bernegara, bila dipisahkan akan melahirkan radikalisme. Ditambahkan, agama dan negara merupakan dua hal yang saling membutuhkan dan menguatkan, sebagai masyarakat terlebih bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang religius.

Selain itu, negara secara aktif melindungi hak dan kewajiban beragama dalam masyarakat serta kemerdekaan beribadat bagi setiap pemeluk agama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”(Ref. Pos Kota, Jakarta, Sabtu, 4/1/2020).

Menurut hemat penulis, kita umat Islam “sami’na wa atha’naa,” insya-Allah no-problem dan mengerti, tinggal pengamalan semua pihak/komponen anak bangsa ini. Semoga demikian. Amin. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved