Tajuk

Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Selatan

Pemerintah sejak 2009 mengalokasikan anggaran pendidikan mininal sebesar 20 persen, baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Selatan
banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti
Sejumlah anak usia belajar di Dusun Ambatunin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalsel terlihat antusias mendengarkan pemaparan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Sulaiman Kurdi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah sejak 2009 mengalokasikan anggaran pendidikan mininal sebesar 20 persen, baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagai pelaksanaan UUD Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Tapi lebih dari sepuluh tahun berlalu, harapan dari besarnya anggaran tersebut masih belum sepenuhnya bisa dinikmati.

Sebagaimana di Banjarmasin Post edisi Jumat (17/1/2020), ada tiga isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan.

Kedua adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan ketiga mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP.

Bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak lagi persoalan pendidikan di Banua. Tak terhitung berapa kali berita mengenai sekolah rusak, atau kekurangan fasilitas dan guru yang menjadi perhatian publik.

Banjarmasin Post edisi Sabtu (18/1/2020)
Banjarmasin Post edisi Sabtu (18/1/2020) (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Melihat permasalahan ini, isu pendidikan harus menjadi perhatian dari para calon kepala daerah yang akan berlaga di Kalimantan Selatan, pada 2020 ini.

Bukan sekadar retorika, masyarakat menunggu program konkrit dari para calon pemimpin Kalsel. Karena beberapa permalalahan tersebut bersifat real, ada di depan mata.

Masalah kekurangan guru di Banjarmasin umpamanya. Dengan kekurangan sebanyak 1.500, tak akan selesai dalam waktu setahun, bahkan mungkin 5 tahun – selama masa jabatan--. Tanpa program konkrit, kekurangan guru tak akan bisa diselesaikan dan bahkan bisa bertambah parah, karena setiap tahun bakal ada guru yang pensiun.

Dari tiga persoalan itu pula, harus disadari bahwa masalah pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat.

Alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan jangan sekadar formalitas, tetapi juga harus bisa menjawab berbagai persoalan yang muncul di tingkat lokal. Karena pemerataan kualitas pendidikan bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Upaya ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan alokasi anggaran yang memadai.(*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved