Berita Kotabaru

Bawaslu Kotabaru Kalsel Tindaklanjuti Laporan Ketidaknetralan Aparat Sipil Negara

Ketua Bawaslu Kotabaru, Kalsel, Mohamad Erpan, melalui Kooordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Akhmad Gafuri, menindaklanjuti laporan

Bawaslu Kotabaru Kalsel Tindaklanjuti Laporan Ketidaknetralan Aparat Sipil Negara
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Sosialisasi Bawaslu Kotabaru bersama Panwascam dan desa, Selasa (2/4/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotabaru, Kalsel, Mohamad Erpan, melalui Kooordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Akhmad Gafuri, menindaklanjuti laporan tentang ketidaknetralan aparat sipil negara (ASN).

Menurut Gafuri, Ketua Bawaslu sudah menghubungi sekaligus mengklarifikasi langsung kepada pihak terkait.

"Ketua menghubungi, artinya mencegah. Proses pencegahan itu berhasil. Jadi, tidak ada lagi. Clear," kata Gafuri.

Ditambahkan Gafuri, karena upaya Bawaslu adalah mengawasi, mencegah dan tindak.

"Pencegahannya itu tiga kali. Itu informasi Ketua dan sudah clear," ucap Gafuri.

Warga Taluk Kubur Banjarmasin Kalsel Ini Terpaksa Endapkan Lebih Dulu Air PDAM

Api di Loktabat Utara Banjarbaru Kalsel Berhasil Cepat Dipadamkan Petugas

RSUD Hadji Boejasin Tanah Laut Kalsel Bakal Dinaikkan dari Tipe C ke Tipe B

Bupati HSS Hadiri Pertemuan Ikatan Kerukunan Keluarga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Loksado

Disinggung apakah ada indikasi masuk pelanggaran, ia tidak merincikan.

Namun, lanjut Gafuri, itu lebih kepada netralitas ASN.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kotabaru, Ahmad Fitriadi, saat dikonfirmasi, mengatakan, belum mengetahui.

Namun ditegaskan Fitriadi, terkait hal itu merupakan ranah Bawaslu.

Tahun Ini Kabupaten Tanah Laut Kalsel Bakal Miliki Rumah Sakit Baru Lagi

Polisi Amankan Anak-anak Isap Lem dan Pelaku Balapan Motor di Lapangan Murjani Banjarbaru Kalsel

Pun, kalau menyangkut ASN, tambah dia, lebih tepatnya ke BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah).

"Karena surat edaran dari Sekda kemarin, lebih ke sana (BKPPD) arahnya. Kecuali ada permintaan BKPPD, terkait dengan adanya indikasi, baru ada porsi kami (Inspektorat)," terang Fitriadi.  (Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved