Berita Banjarmasin

Video Unjuk Rasa Pekerja Metal Kalsel di DPRD Kalsel, Tuntut UU Ketenagakerjaan Tak Dipreteli

FSPMI Provinsi Kalsel teriakkan penolakan terhadap klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kantor Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menjadi saksi aksi unjuk rasa yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kalsel, Senin (20/1/2020).

Mendapat pengawalan ketat dari pihak pengamanan, pengunjuk rasa hanya bisa sampaikan orasinya dari luar pagar Kantor DPRD Provinsi Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Lengkap dengan atribut, poster dan spanduk, puluhan buruh yang tergabung dalam FSPMI Provinsi Kalsel teriakkan penolakan terhadap klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law.

Disampaikan orator aksi, penolakan tersebut dilakukan karena omnibus law klaster ketenagakerjaan dinilai secara langsung berarti melakukan revisi terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sambil Ngopi, Syairi Cs Serap Apsirasi Pedagang Pasar Kemakmuran, Ketua DPRD Tanbu Temukan Ini

Kasus Mark Up dan Dana Fikitif, Kejari Tanbu Temukan Kerugian Negara Sekitar Rp 310 juta

Balas Dendam Inul Daratista pada Ruben Onsu Lewat Betrand Peto, Imbas Suami Sarwendah Begini

Akhirnya Aurel Minta Restu Ashanty & Anang Hermansyah untuk Menikah, Putri Krisdayanti dengan Atta?

Esensi Omnibus Law dinilai sangat merugikan kaum buruh, diantaranya dapat sebabkan pengurangan nilai pesangon, pembebasan tenaga kerja asing (TKA) sebagai buruh kasar, penggunaan outsourcing yang masif, jam kerja yang flexible hingga perubahan upah bulanan menjadi upah per jam.

"Wajar kalau kami menolak. Dengan adanya Omnibus Law akan menggerus kesejahteraan kaum buruh. Mengenai upah di sini menghilangkan upah minimum adalah dampak negatif secara langsung dan dimainkan menggunakan pola perjam," kata orator aksi dari atas mobil komando unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kalsel tersebut tak sia-sia karena Wakil Rakyat langsung turun menemui mereka setelah kurang lebih setengah jam berorasi.

Mereka ditemui oleh Wakil dan Sekretaris Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, H Iberahim dan Firman Yusi yang juga ikut naik ke atas mobil komando unjuk rasa dan menyampaikan sikap DPRD Provinsi Kalsel atas tuntutan para buruh FSPMI Kalsel.

Disampaikan Firman Yusi, pihaknya akan sampaikan aspirasi FSPMI ke DPR RI agar dalam Omnibus Law khususnya pada Bidang Cipta Ketenagakerjaan tidak justru menghapuskan substansi yang berpihak bagi para pekerja.

Politisi PKS ini juga nyatakan pihaknya menolak revisi di bidang ketenagakerjaan yang memperlamah daya tawar buruh.

"Kami harap Undang-Undang ini tidak dijadikan kesempatan untuk memberi ruang terlalu lebar bagi pengusaha untuk menekan buruh," kata Firman.

Tes CPNS di Kantor BKD Tanah Bumbu Kalsel, Komputer dan Laptop Telah Disiapkan

Diberi Softcopy, Peserta Seleksi CPNS di Banjarmasin Cetak Sendiri Kartu Ujian

Video Aurel Hermansyah Cium Tangan Atta Halilintar, Putri Sambung Ashanty Malah Menangis

Omnibus Law diproyeksikan oleh Pemerintah sebagai Undang-Undang gemuk yang mengatur banyak hal sekaligus dengan sasaran untuk menyederhanakan perundang-undangan.

Namun hal ini menurut Firman juga secara otomatis berpotensi menghapus Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya.

Mendapat perhatian dan tuntutannya diterima oleh Wakil Rakyat, puluhan buruh pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan teratur kembali ke titik berkumpulnya. (banjarmasinpost.co.id/achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved