Berita Banjarmasin

Gangguan Aliran Listrik di Kalsel Pancing Reaksi Anggota DPR RI

Suplai aliran listrik di beberapa kawasan Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) sempat terganggu pada Minggu (19/1/2020).

Gangguan Aliran Listrik di Kalsel Pancing Reaksi Anggota DPR RI
dok bpost
Rifqinizamy-Anggota DPR RI Fraksi PDIP saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten HSU di Senayan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Suplai aliran listrik di beberapa kawasan Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) sempat terganggu pada Minggu (19/1/2020).

Hal ini memicu reaksi dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Kalsel, Rifqinizamy Karsayuda yang layangkan surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT PLN Persero.

Rifqi menilai gangguan tersebut dianggap di luar kewajaran dan berdampak luas pada kerugian masyarakat Kalsel secara ekonomi dan sosial.

Dijelaskan Rifqi, dalam surat tersebut dirinya sampaikan beberapa hal kepada pihak PT PLN (Persero).

Diantaranya meminta Direktur Utama PT PLN Persero mengklarifikasi penyebab adanya pemadaman listrik di wilayah Kalsel pada Minggu (19/1/2020) dan meminta kepada PT PLN (Persero) agar menjadikan peristiwa di atas sebagai pintu masuk evaluasi serta tindakan perbaikan, serta penyelesaian persoalan byar-pet di Kalsel yang telah berlangsung berpuluh tahun lamanya.

Kesialan Nikita Mirzani Imbas Sering Nyinyir Disebut Sosok Ini Pasca Berseteru Andhika Pratama-Ussy

Hasil Autopsi Lina Ditanyakan ke Rizky Febian, Putra Sulung Sule Beri Reaksi Tak Terduga

Adegan Aurel & Atta Halilintar Jadi Kontroversi, Video Putri Krisdayanti & Anang Hermansyah Disorot

Tergolek Lemah Idap Penyakit Berbahaya Ini, Warga Miskin Banjar Ini Justru Tak Punya KIS

Ia juga ingatkan Direktur PT PLN Persero selalu berpedoman pada Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjalin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehingga sesuai ketentuan tersebut menjadi ikhtiar bersama menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penyediaan ketenagalistrikan yang baik dan berkualitas.

Mengacu pada Ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 junto Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019, Rifqi meminta agar Direktur Utama beserta seluruh jajaran PT PLN Persero melakukan inventarisasi dan segera menyelesaikan kompensasi atas kerugian gangguan listrik di Kalsel pada 19 Januari 2020 lalu.

Mengingat Ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) UU dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik, maka sebagai wakil rakyat Kalsel di lembaga DPR-RI, Rifqi nyatakan berharap dapat menyelesaikan persoalan ketenagalistrikan di Kalsel secara bersama-sama dengan pihak Pemerintah, termasuk PT PLN (Persero).

"Kami akan berupaya menjadi mediator dengan seluruh stakeholder untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi rakyat Kalsel," kata Rifqi.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved