Pilkada Kalsel 2020

Bawaslu Banjarmasin Perkuat Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada 2020

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Kalsel, pada Pilkada 2020 ini bakal memperkuat pengawasan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara

Bawaslu Banjarmasin Perkuat Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada 2020
BANJARMASINPOST.CO.ID/AHMAD RIZKI ABDUL GANI
Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, M Yasar, saat memberikan pembekalan pada bimtek panwascam se Kota Banjarmasin, Rabu (22/1/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Kalsel, pada Pilkada 2020 ini bakal memperkuat pengawasan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menjaga jangan sampai ASN terseret-seret ke ranah politik, hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, M Yasar, Rabu (22/1/2020).

Nasar juga menerangkan bahkan sebagai salah satu bentuk keberpihakan yang yang dilarang, di antaranya membagikan atau menyukai status paslon (pasangan calon).

Karena, hal ini telah tertuang dalam peraturan Kemenpan-RB.

" Sehingga kami tekankan, jangan sampai ikut me-like atau ikut me-share bagi ASN. Kalau pun memiliki hak pilih, silakan masing-masing punya hak pilihnya tapi tidak perlu harus dipublikasikan seperti itu," pungkasnya.

Philip Jurnalis Amerika Serikat Ditahan 20 Hari di Rutan Palangkaraya, Pilih Pengacara Sendiri

Vonny KDI dari Banjarmasin Kalsel Lepas Status Single Parent

Tiga Pengedar Sabu Dibekuk Bergiliran di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel, Enam Paket Sabu Disita

Apa Kabar Bocah Obesitas Karawang Arya Permana? Hingga Ade Rai Pamer Keberhasilan Tangani Arya

VIRAL Video Pamer Bakar Kucing dan Makan Dagingnya, Pemuda Ini Beralasan Makan Kucing karena Hal Ini

Begitu juga terkait kehadiran seorang ASN pada sebuah acara kampanye, tambah Nasar lagi, hal itu sah saja asalkan yang bersangkutan tidak menggunakan atribut PNS dan memberikan dukungannya.

Mereka hadir hanya untuk mendengarkan visi dan misi beberapa calon tersebut, tanpa harus mendukung.

Apalagi, melibatkan diri pada salah satu pasangan, itu sangat dilarang.

" Sedangkan pekerja honorer, karena dia tidak terkait langsung dengan ASN, tapi tetap diharap tidak ada arah untuk memobilisasi ke arah mereka. Harapan kami, tetap bekerja secara profesional. Tidak memanfaatkan ASN ataupun honorer baik itu honorer di lingkungan Pemko misalnya ataupun di daerah lain, " tegasnya.

(Banjarmasinpost.co.id /Ahmad Rizki Abdul Gani) 

Penulis: Ahmad Rizky Abdul Gani
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved