Opini Publik

Menggugat Kualitas Belanja Negara

Laporan Kementerian Keuangan tentang realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 pada Selasa, 7 Januari 2020 lalu tampaknya masih

Menggugat Kualitas Belanja Negara
KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan realisasi APBN hingga 30 November 2019 di Jakarta, Selasa (19/12/2019). 

Oleh: Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laporan Kementerian Keuangan tentang realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 pada Selasa, 7 Januari 2020 lalu tampaknya masih menyisakan sejumlah catatan. Hingga akhir Desember 2019, jumlah serapan belanja negara secara keseluruhan sebesar Rp 2.310,2 triliun atau 93,9% dari pagu senilai Rp 2.461,1 triliun.

Realisasi belanja negara dalam APBN 2019 tersebut memang mampu menembus angka 90%. Meskipun demikian, perolehan tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi total belanja APBN 2018 mencapai 99,7% atau Rp 2.213,1 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Tak pelak lagi, semakin lebarnya selisih antara realisasi dari rencana belanja memantik berbagai analisis yang beragam. Di satu sisi, pemerintah diklaim bisa mengerem pengeluaran. Jika pengeluaran pemerintah tidak dikurangi, defisit APBN 2020 yang mencapai 2,2% niscaya lebih tinggi lagi dan utang akan lebih besar pula.

Berangkat dari sini, masalah klasik proses penganggaran pun diungkit. Per definisi, penganggaran adalah perkiraan kebutuhan di masa mendatang yang direpresentasikan dalam satuan uang. Ketidakmampuan menerjemahkan keadaan masa depan dari kacamata masa sekarang menjadi sumber masalahnya.

Lagi pula, kebiasaan penganggaran belanja non rutin yang lebih bersifat ‘asal naik’ (incremental) dari tahun sebelumnya tanpa didasarkan pada kebutuhan konkret diduga masih terjadi di sejumlah Kementerian/Lembaga. Eksekusi belanja non rutin itu pun sering menumpuk di akhir tahun.

Imbasnya, ketika (karena satu dan lain hal) anggaran tidak terserap, kinerja Kementerian/Lembaga tidak terpapar dampak yang signifikan. Alhasil, melesetnya realisasi dari rencana belanja masih bisa disebut memiliki sisi positif, yakni sebagai pencapaian efisiensi anggaran pemerintah.

Di sisi lain, melesetnya realisasi dari rencana belanja dimaklumi sebagai akibat dari kekurangan (shortfall) penerimaan. Sampai akhir tahun, realisasi total pendapatan negara hanya memenuhi 90,4% dari target Rp 2.165,11 triliun. Kekurangan penerimaan negara lebih banyak disokong oleh sektor perpajakan yang meleset Rp 245,5 triliun.

Logika ini juga masuk akal. APBN disusun dengan menetapkan terlebih dahulu besaran belanja daripada penerimaannya. Dengan pagu belanja yang bersifat tetap (given), pemerintah kemudian mencari sumber penerimaan. Artinya, belanja adalah bersifat pasti (fixed) sedangkan penerimaan belum pasti. Jadi, pokok persoalan ada di ranah penerimaan.

Banjarmasin Post edisi Rabu (22/1/2020).
Banjarmasin Post edisi Rabu (22/1/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Dengan argumen ini, melesetnya belanja dari target dipandang netral (untuk tidak mengatakan positif). Kesesuaian belanja menuntut juga kesesuaian penerimaan. Dari sini pula, muncul ‘friksi’ horizontal antara Direktur Jenderal Anggaran sebagai pegelola belanja dengan Direktur Jenderal Pajak sebagai pegelola penerimaan.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved