Tajuk

Jangan Sampai Jadi Tumbal

PRO dan kontra langsung menyambut keputusan pemerintah dan DPR yang sepakat memastikan tidak ada lagi status tenaga honorer, pegawai tetap

Jangan Sampai Jadi Tumbal
Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurnia Wati
Sebanyak 100 orang guru honorer di Kabupaten Tabalong mendatangi Anggota DPRD Tabalong untuk menyampaikan aspirasi. Foto beberapa waktu lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - PRO dan kontra langsung menyambut keputusan pemerintah dan DPR yang sepakat memastikan tidak ada lagi status tenaga honorer, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap (PTT). Nantinya organisasi pemerintahan hanya diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keberadaan tenaga honorer atau PTT memang menyisakan beragam cerita di negeri ini. Mulai dari susahnya menjadi PNS, hingga masalah honor yang perbandingannya bak bumi dan langit.

Namun, apakah penghapusan status tenaga honorer, pegawai tetap, dan PTT ini benar-benar menjadi solusi? Lalu apakah yang harus dilakukan pemerintah agar penghapusan ini tidak memakan tumbal para tenaga honorer, dan PTT yang telah mengabdi bertahun-tahun?

Faktanya, sejak keputusan penghapusan ini disampaikan, para tenaga honorer maupun instansi yang menggunakan tenaganya menjadi waswas. Para tenaga honorer takut menjadi pengangguran karena kontrak tidak diperpanjang atau di-PHK. Sementara instansi khawatir banyak pekerjaan terbengkalai karena tidak cukup SDM PNS yang dimiliki. Sementara, usulan penerimaan PNS tidak selalu diluluskan sesuai jumlah yang dibutuhkan.

Banjarmasin Post edisi Kamis (23/1/2020).
Banjarmasin Post edisi Kamis (23/1/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada sekitar 300 ribuan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Seluruhnya ini tercatat sebagai honorer K2. Jumlah tersebut tidak termasuk pegawai non-PNS lainnya yang berada di lingkungan pemerintahan.

Dengan adanya kebijakan soal penghapusan ini, tentu tidak semuanya bisa diupgrade menjadi PNS. Selain karena kendala usia, juga latar belakang pendidikan sebagian tenaga honorer itu yang belum sesuai.

Selain memberikan solusi terkait status para tenaga honorer ini nantinya, pemerintah juga perlu mencarikan solusi soal sumber dana untuk penggajiannya. Pemerintah juga harus mulai menertibkan pengangkatan pegawai di lingkungan pemerintahan dan lembaga, agar tidak melanggar undang undang.

Jangan sampai, niat untuk memberikan solusi malah menjadi bumerang. Terlebih diakui atau tidak, tenaga honorer selama ini hadir untuk memperlancar pelayanan pada masyarakat. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved