Seribu Lebih Tenaga Honorer di Pemkab Kotabaru Terancam Kehilangan Pekerjaan

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Komisi II DPR RI sepakat untuk menghapus segala jenis pegawai di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bakal berdampak besar terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru.

Di Kotabaru, sebanyak 1.162 tenaga honorer (data tahun 2019) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), akan kehilangan pekerjaan.

Sementara pada tahun lalu Pemkab Kotabaru tidak melakukan pengangkatan pegawai dari PPPK.

Kepala BKPPD Kotabaru H Minggu Basuki mengatakan, jumlah honorer di Kotabaru sebanyak 1.162 orang.

• Foto & Video Pernikahan VJ Laissti Beredar, Dulu Heboh Suapi Ariel NOAH & Pernah Pacari Baim Wong

• Yenny Wahid Mengaku Ditodong Senjata Laras Panjang di Kepala oleh Anggota ABRI di Ring Road Trisaksi

• Blak-blakan Ayu Ting Ting Bilang Love You pada Pria Ini, Bukan Didi Riyadi, Robby Purba atau Igun

"Itu (1.162) data tahun 2019. Yang baru belum fix, karena ada honorer yang tidak diperpanjang dan berhenti," jelas Minggu Basuki.

Minggu tidak menepis, tahun lalu Pemkab Kotabaru tidak mengangkat honorer saat PPPK.

"Ya tidak melaksanakan pengangkatan PPPK," ucapnya.

Lanjut Minggu Basuki, apabila honorer dihapuskan maka bakal berimbas terhadap pelayanan SKPD ke masyarakat.

"Apalagi yang bertugas di lapangan, kebanyakan mereka honorer," katanya.