Berita Kotabaru

Komisi III Soroti Kinerja DLH Kotabaru, Khawatir Berdampak Buruk Terhadap Investasi ke Daerah

Sekretaris Komisi III DPRD Kotabaru Gewsima Mega Putra mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Komisi III Soroti Kinerja DLH Kotabaru, Khawatir Berdampak Buruk Terhadap Investasi ke Daerah
istimewa
Sekretaris Komisi III Gewsima Mega Putra 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Sekretaris Komisi III DPRD Kotabaru Gewsima Mega Putra mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Putra menyoroti kinerja DLH Kotabaru, karena khawatir buruknya pelayanan di instansi itu berdampak terhadap investasi daerah dari pihak luar.

Kinerja DLH Kotabaru menjadi sorotan anggota wakil rakyat karena adanya keluhan investor terkait pengurusan izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Sinar Pamukan Permai (SPP).

Putra sangat menyayangkan, lambatnya proses pembuatan izin Amdal dikeluarkan pihak DLH.

Linda Kaget Mendengar Suara Ledakan, Ternyata Benda Mirip Peluru Tembus Kamar Warga Batibati ini

Foto Jadul Syahrini & Reino Barack Malah Ungkap Fakta Ini, Incess Sebut Soal Keluarga sang Suami

Tabiat Asli Teddy & Lina, Mantan Sule Dibongkar Ketua RW, Ibu Rizky Febian & Putri Delina Ternyata?

Padahal sudah diatur dalam undang-undang dibuat pemerintah, tidak ada proses pembuatan izin Amdal sampai satu tahun apa lagi lebih.

Sebagai anggota legislatif memiliki fungsi pengawasan, bukan hanya mengawasi izin yang sudah terbit, tapi juga melakukan pengawasan terkait progres perizinan diminta perusahaan.

Diakui Putra, selain izin Amdal PT SPP, ada beberapa perusahaan lainnya seperti, PT BRI, PT Sawita, PT IBT, sudah mengajukan izin 2019, sampai sekarang ini belum keluar juga.

"Jadi saya harapkan tolong ditindaklanjuti sesegera mungkin. Seperti SPBU Cantung terancam ditutup oleh Pertamina karena tidak bisa memperpanjang izin Amdal," ungkap Putra.

Dari kacamata Komisi III apa penyebab lambatnya pengeluaran izin Amdal? " Saya tidak bisa menerka-nerka kenapa, tapi secara prosedural punya orang sudah lengkap. Itu saja, tidak bisa menerka apakah ada politik bisnis di dalam situ," tambah Putra.

Akan tetapi hak seseorang atau perusahaan menjalankan aturan yang ditetapkan pemerintah, harusnya instansi terkait menjalankan dengan segera.

Halaman
12
Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved