Tajuk

Political Will Pemerintah Pusat

PENGHAPUSAN tenaga honorer, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap menjadi kesepakatan Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB

Political Will Pemerintah Pusat
kompas.com
Demo tenaga honorer K2 di Jakarta. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - PENGHAPUSAN tenaga honorer, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap menjadi kesepakatan Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Harapannya, organisasi pemerintahan hanya diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Upaya penghapusan tenaga honorer ini merupakan tindak lanjut dari aturan pelarangan rekrutmen tenaga honorer yang sudah ada sejak lama dan tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8.

Untuk menghapuskan tenaga honorer ini, pemerintah sudah pernah mengangkat tenaga honorer pada 2005. Pada saat itu yang terakomodasi hanya tenaga honorer K1, sedangkan yang ada saat ini adalah tenaga honorer K2 dan pegawai tidak tetap lainnya.

“Sebenarnya larangan ini yang tidak dipatuhi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah,” kata Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Pasalnya, aturan larangan rekrutmen tenaga honorer sudah ada sejak 2005 dan berlaku pada 2006, namun petugas PPK seolah abai atau bahkan sedang melakukan bargaining dengan penguasa, terlebih jelang Pilkada. Objek tenaga honorer bagian sadi ‘political will’? Bisa jadi.

Banjarmasin Post edisi Jumat (24/1/2020).
Banjarmasin Post edisi Jumat (24/1/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Dari catatan BKN, ada sekitar 300 ribuan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah, seluruhnya ini tercatat sebagai honorer K2. Jumlah tersebut tidak termasuk pegawai non PNS lainnya yang berada di lingkungan pemerintahan yang tidak diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lantas bagaimana nasib ratusan ribu tenaga honorer, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pascaadanya keputusan penghapusan? Konon mereka akan disarankan untuk daftar CPNS dan PPPK, tentunya dengan mengikuti aturan dan ketentuan. Selain itu tanpa ada label prioritas. Artinya kans mereka setara dengan pelamar umum lainnya.

Jika mengikuti skema di atas, maka persentase tenaga honorer yang terakomodir jadi PNS di bawah 50 persen. Artinya, ada 50 persen lebih tenaga honorer yang bakal kehilangan mata pencaharian sekaligus pemasukan untuk keluarganya.

Dalam hal ini, Legislator di Senayan harusnya mulai memikirkan untuk mengakomodir tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK di luar skema yang berlaku atau sesuai ketentuan.

Hal tersebut perlu dilakukan agar ada kepastian bagi pegawai honorer yang tidak lulus seleksi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan skema di luar ketentuan tersebut, maka pemerintah pusat perlu berinisiatif melakukan political will. Langkah ini untuk memberikan kepastian masa depan dan nasib tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdi untuk pemerintah. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved