Berita Banjarmasin

Komisi II DPRD Kalsel Heran Jika Hanya Terima Rp 30 Miliar dari Pontesi Migas di Pulau Lari-larian

Supaya bisa ikut merasakan hasil eksplorasi minyak dan gas di kawasan Pulau Lari-Larian, Kalsel memenuhi persyaratan yang diminta Kementerian

Komisi II DPRD Kalsel Heran Jika Hanya Terima Rp 30 Miliar dari Pontesi Migas di Pulau Lari-larian
BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Supaya bisa ikut merasakan hasil eksplorasi minyak dan gas di kawasan Pulau Lari-Larian, Kalimantan Selatan memenuhi persyaratan yang diminta Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Syarat itu, melalui skema participant interest (PI) dan dana bagi hasil (DBH).

Namun kemudian, Pemerintah Provinsi Kalsel masih menghadapi kendala.

Salah satunya, ketidaksesuaian proyeksi angka pembagian hasil keuntungan yang dinilai jauh dari proyeksi sebelumnya.

Pengguna Jalan Terganggu Suara Bising Knalpot Blong, Polisi di Palangkaraya Kalteng Lakukan Ini

Jalan Baru Diaspal Sudah Rusak di Kotabaru Kalsel, Anggota DPRD Ini Minta Dinas Terkait Harus Tegas

Anggota DPRD Kalsel Usul Bangun Pabrik CPO, Bangun Banua Berencana Bangun Apartemen di Gambut

Video Viral Betrand Peto & Sarwendah Diketahui sang Putra, Ruben Onsu Beri Peringatan Keras

Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo, mengatakan, pembaruan terakhir terkait potensi pembagian keuntungan yang bisa diterima Kalsel hanya berkisar di angka kurang lebih Rp 30 miliar per tahun.

Jumlah ini menurutnya cukup jauh bergeser dari proyeksi awal, yaitu Rp 300 miliar per tahun.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalsel sudah bekerja sama dan menunjuk konsultan dari Intitut Teknologi Bandung (ITB).

Tujuannya, mengkaji potensi besaran bagian yang seharusnya diterima Kalsel.

Tes SKD CPNS Hari Pertama Digelar Serentak Besok Senin (27/1/2020), Perhatikan Titik Lokasinya

Bayi Kembar Zaskia Sungkar & Irwansyah Berpotensi Didapat, Kakak Shireen Sungkar Ungkap Fakta Ini

"Awalnya memang sempat disebut angka Rp 300 miliar itu. Tapi terakhir, berubah lagi. Jadi, tugas utama konsultan ini nanti mempelajarinya, berapa besar seharusnya yang bisa Kalsel terima," kata Imam, Minggu (26/1/2020). (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved