Berita Banjarmasin

Komisi II DPRD Kalsel Panggil Bakeuda Kalsel dan UPPD se-Kalsel, Begini Tujuannya

Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memenuhi janjinya, memanggil Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi

Komisi II DPRD Kalsel Panggil Bakeuda Kalsel dan UPPD se-Kalsel, Begini Tujuannya
BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Rapat Komisi II DPRD Kalsel bersama Bakeuda Kalsel dan UPPD se-Kalsel, Senin (27/1/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memenuhi janjinya, memanggil Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel dan jajaran UPPD se-Kalsel, Senin (27/1/2020).

Mereka hadiri rapat di Ruang Rapat Utama Gedung B Kantor DPRD Provinsi Kalsel di Kota Banjarmasin.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo.

Satu persatu Kepala UPPD diminta beberkan kendala yang dihadapi dalam upaya melayani dan menyerap pajak daerah di wilayahnya masing-masing dalam rapat yang berlangsung hingga pukul 17.00 WITA tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Tidak Berlaku untuk Profesi Dokter

KPU Kalsel Usulkan Gusti Makmur Diberhentikan Sementara Sebagai Anggota KPU

BREAKING NEWS: Diduga Lakukan Pencabulan, Ketua KPU Banjarmasin Ditetapkan Polisi Sebagai Tersangka

Lahan SMAN 5 Banjarbaru Diklaim Warga, Sekda Said: Ah, di Banjarbaru Aku Mengakui Lahan Itu Biasa

Kehidupan Teddy & Lina Sebenarnya Dibongkar Tetangga, Lepas dari Sule, Ibu Rizky Febian Jadi Begini

Terkait kendala yang disampaikan mengenai belum setaranya dukungan Pemprov Kalsel terhadap fasilitas setiap UPPD, Ketua Komisi II DPRD, Imam Suprastowo, menegaskan sudah mencatat hal tersebut untuk selanjutnya kembali dibahas dengan Bakeuda Provinsi Kalsel. 

Sedangkan terkait kendala mengenai miskomunikasi antarstakeholder di UPPD Samsat, Imam Suprawosto meminta agar UPPD bisa menjalin komunikasi dan sinergi lebih kuat dengan stakeholder yang terlibat. 

"Memang di Samsat ada beberapa unsur di sana. Tapi, tanggung jawab mesti ada di UPPD yang bertanggung jawab mengkoordinasi supaya pelayanan bisa mudah untuk masyarakat," kata Imam. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved