Berita Kalteng

Kejari Palangkaraya Sebut Kerugian Korupsi Sumur Bor Capai Rp 933 Juta

Kasus tindak pidana korupsi pengadaan sumor bor ternyata merugikan negara hingga Rp 933 juta

Kejari Palangkaraya Sebut Kerugian Korupsi Sumur Bor Capai Rp 933 Juta
(Istimewa/Kejati Kalteng)
Kejaksaan Negeri Palangkaraya saat menetapkan dua orang tersangka korupsi dalam pengadaan sumur bor di Kalteng, saat ini keduanya ditahan di Rutan Palangkaraya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan sumur bor untuk pembasahan lahan gambut sebanyak 3.200 unit di Kalimantan Tengah, hingga, Kamis (30/1/2020) terus didalami pihak kejaksaan negeri Palangkaraya.

Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Zet Tadung Alo, mengungkapkan,  pihaknya masih melakukan penyidikan kasus korupsi yang telah merugikan negara lebih dari Rp 933 juta.

Bisa saja, dalam perkembangannya kerugian negara dalam kasus tersebut mengalami penambahan. Pihak kejaksaan, baru saat ini menetapkan tersangkanya.

Dua orang tersangka kasus korupsi tersebut antara lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng berinisial A, dan konsultan pengawas berinisial MS. 

SKD Pelamar CPNS Banjarmasin Dimulai Kamis dan Jumat Mendatang, ini Tata Tertib yang Wajib Dipatuhi

Baru 9 Tahun, Bocah Ini Cetak Rekor, Mampu Angkat Beban 104 Kg

Hamil 7 Bulan, Ibu Kantin Ini Kepergok Suami Hanya Pakai Celana Dalam dengan Oknum Polisi di Kamar

Update Kematian Misterius Mahasiswa ITB di Tambang Arutmin, Polisi Tunggu 14 Hari Hasil Otopsi

 "Keduanya ditahan di Rutan Palangkaraya. Kasus ini kami dalami terus. Modusnya pembuatan laporan fiktif, perusahaan bukan milik sendiri hanya merupakan pinjaman yang tidak punya ahli, pengawasan hanya formal dilakukan, isinya pun fiktif semata ," ujarnya

Diuangkapkan, jumlah sumur bor yang dibangun mencapai 3.200 unit dikerjakan ketiga,  yakni Universitas Palangkaraya 700 titik,  Universitas Muhammadiyah Palangkaraya 900 titik, DLH Provinsi Kalteng 900 titik, dan PT Kalangkap 700 titik se Kalteng.

Merupakan proyek Badan Restorasi Gambut (BRG) dan diserahkan kepada DLH Provinsi Kalteng yang dalam pengerjaanya di laksanakan dengan sistem kontraktual dan swakelola.

CAT SKD CPNS Instansi Pemprov Kalsel Dimulai Minggu, Peserta Wajib Perhatikan Peraturan ini

Bawa Sabu 3 Ons dari Banjarmasin, Saat Ditangkap Maslan Bikin Jalan A Yani Km 69 Sempat Macet

Virus Corona Semakin Mewabah, Jemaah Haul Sekumpul Diminta Pakai Masker

Sebelumnya Badan Restorasi Gambut RI,  Nazier Foead, saat di Palangkaraya mengungkapkan, pembangunan sumur bor untuk menjaga lahan gambut agar tetap basah dan lahan gambut tidak mudah terbakar terutama saat musim kemarau yang rawan kebakaran lahan.

Dia juga mengungkapkan, pengelolaan anggaran untuk pembangunan sumur bor tersebut disalurkan melalui Badan Restorasi Gambut Daerah (BRGD) di Badan Lingkungan Hidup Kalteng, yang setelah dibangun kemudian dikelola oleh masyarakat untuk menggunakannnya.

(banjarmasinpost.co.id /faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved