Berita Kalteng

Tiga Tahun Bekerja Putri Pasrah Dilakukan Penghapusan, Honorer Berharap Tes PPPK Formalitas

Wacana pKemenpan-RB yang akan menghapus pegawai kontrak atau pegawai honorer membuat pegawai honorer di Pemkab Kotim gelisah

Tiga Tahun Bekerja Putri Pasrah Dilakukan Penghapusan, Honorer Berharap Tes PPPK Formalitas
(banjarmasinpost.co.id/faturahman)
Kepala BKD Kotim, Alang Arianto dan pegawai Kecamatan di Pemkab Kotim saat apel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMPIT - Adanya wacana pemerintah pusat DPR-RI dan Kemenpan-RB yang akan menghapus pegawai kontrak atau pegawai honorer, membuat tenaga kontrak di Pemkab Kotim menjadi geliasah.  Karena rencananya pelaksanaan penghapusan dilanjutkan dengan melakukan seleksi ulang.

Beberapa pegawai kontrak yang mengabdi selama beberapa tahun mengaku sudah bekerja dengan baik selama menjadi honorer.

Tetapi, dengan adanya kebijakan baru untuk penghapusan pegawai honor tersebut, membuat pegawai was-was. Diberhentikan begitu saja, atau melalui tes, dikhawatirkan jika tidak lulus, tetap berhenti juga.

Putri salah satu pegawai honor di Lingkungan Setdakab Kotim mengaku, pasrah dengan kebijakan penghapusan yang akan dilakukan oleh pusat terkait tenaga kontrak tersebut.

Putri Arab Saudi Tertipu Ibu & Anak Asal Indonesia Rp 512 Miliar, Terungkap Pelaku Eks Karyawatinya

Sedapnya Kuliner di Intro Bistro Tree Park Hotel Banjarmasin, Ada Menu Istimewa Beef Ribs

VIRAL Pedangdut Cantik Lepas Bra Saat Goyang di Panggung, Si Candoleng-doleng Nekat karena Disawer

Pengusiran Aurel Hermansyah Oleh Ashanty Terungkap, Istri Anang Murka Anak Krisdayanti Lakukan Ini

"Saya sudah bekerja sejak tahun 2016, selama ini menikmati saja pekerjaan dan tugas yang diberikan dikerjakan dengan baik," ujarnya, Jumat (31/1/2020).

Dia agak kaget ketika ada wacana baru tentang penghapusan tenaga kontrak tersebut, karena akan dilakukan seleksi ulang untuk tenaga kontrak atau honor.

"Saya pasrah saja karena ini kebijakan pusat. Tetapi saya berharap bisa diangkat langsung setelah ada penghapusan," ujarnya.

Hal senada diungkapkan, Haris, salah seorang guru honor di Sampit, dia berharap penghapusan pegawai kontrak yang kemudian menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa dilakukan secara langsung diangkat tanpa dilakukan tes lagi.

"Jikapun nantinya ada tes untuk pegawai kontrak atau honor tersebut, tetap mengutamakan pegawai yang sudah ada sebagai prioritas diangkat jadi PPPK tersebut. Untuk seleksi atau tes ulang pegawai honor diharapkan hanya formalitas saja, sehingga tetap lulus menjadi PPPK ," ujarnya.

Nasib 2.738 Honorer Kotim Tidak Menentu

Halaman
12
Penulis: Fathurahman
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved