Berita Tapin

Warga Muhammadiyah di Tapin Tolak RUU Omnibus Law

Penolakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap RUU Omnibus Law yang diajukan Pemerintah diamini warga Muhammadiyah di Kabupaten Tapin

Warga Muhammadiyah di Tapin Tolak RUU Omnibus Law
istimewa/kabar muhammadiyah
Pengurus Muhammadiyah Tapin juga menolak RUU Omnibus Law. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Penolakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang diajukan Pemerintah diamini warga Muhammadiyah di Kabupaten Tapin.

Syaefuddin, Ketua Pengurus Muhammdiyah Kabupaten Tapin mengatakan, warga Muhammadiyah di Kabupaten Tapin sependapat dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah.

"Kami menolak keras jika RUU Omnibus Law didesain untuk kelancaran agenda liberalisasi sumber daya alam negara dan menguntungkan kepentingan ekonomi investor," katanya dihubungi reporter Banjarmasinpost.co.id, Jumat (31/1/2020).

Saefuddin, menegaskan agenda tersebut mencederai kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sosok Wanita Gaib Ikuti Hotman Paris Disebut Mbak You di Depan Teddy, Suami Lina, Begini wujudnya

100 Hari Kabinet Jokowi Dinilai Gagal Bawa Harapan Baru, Analis: RI Kehilangan Wibawa di Natuna

VIRAL Pedangdut Cantik Lepas Bra Saat Goyang di Panggung, Si Candoleng-doleng Nekat karena Disawer

Pengusiran Aurel Hermansyah Oleh Ashanty Terungkap, Istri Anang Murka Anak Krisdayanti Lakukan Ini

Mantan Ketua Tanfidziah NU Cabang Kabupaten Tapin, KH Hamdani dihubungi mengaku belum mengerti tentang RUU Omnibus Law.

"Mohon maaf kami belum mengerti tentang masalah UU Omnibus 4dan kamu sudah berakhir menjadi Ketua Tanfidziah NU Kabupaten Tapin pada 1 Januari 2020," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved