Berita Banjarmasin

VIDEO : Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Penunjang Air Bersih Pedesaan, Mantan Kadis Perkim Saksi

VIDEO : Sidang Dugaan Korupsi Pengadan Sarana Penunjang Air Bersih Pedesaan, Mantan Kadis Perkim Jadi Saksi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - VIDEO : Sidang Dugaan Korupsi Pengadan Sarana Penunjang Air Bersih Pedesaan, Mantan Kadis Perkim Jadi Saksi.

Sidang dugaan korupsi Pengadan Sarana Prasarana Penunjang Air Bersih Pedesaan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Banjar 2016 kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banjarmasin. Selasa (4/2/2020) siang.

Materi sidang yang mendudukan lima terdakwa yakni Boy Rachmad Noor, Langgeng Sri Wahyuni, Edy Mulyono, Harniah, dan Mahmud Sidik ini kali ini masih mendengarkan saksi-saki yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syaiful Bahri dan rekan

Awalnya JPU menghadirkan saksi H Boyke Wahyu T yang sebelumnya adalah Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim). Boyke hadir menjadi saksi pertama untuk kelima terdakwa.

SDN 1 Barabai Timur Wacanakan Pasang CCTV untuk Antisipasi Terjadi Pembakaran Sekolah

Nikah Siri Sarita Abdul Mukti & Brondong 18 Tahun Terjadi di Masa Lalu, Bikin Faisal Harris Begini

Penampakan Tak Biasa Veronica Tan Pasca Ahok BTP Muncul dengan Anak Sambung Puput Nastiti Devi

VIDEO : Inilah Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Gedung Mahligai Pancasila

Saksi H Boyke mengiyakan pada 2016 lalu dirinya waktu itu menjabat sebagai Kadis Perkim Kabupaten Banjar dan adaa proyek pipanisasi namun ia mengatakan untuk prosesnya lupa.

Dan dana waktu itu sekitar Rp9 miliar dan ia mengatakan ada tunjuk dan mengeluarkan SK PPK, panitia pengadan dan lainnya.

Saksi yang saat ini menjabat Kadis LH di Kabupaten Banjar ini pun mengatakan proyek itu dijadikan paket-paket kecil.

Saksi pun mengungkapkan dalam penyusunan RKA banyak dan tak mungkin dikerjakan sendiri sehingga sebagai Kepala Dinas ia meminta kepala bidang untuk mempersiapkannya.

Ditanya JPU kenapa proyek itu bisa dipaket-pakert? Saksi mengatakan ia tanya ke pak Edy (satu terdakwa yang waktu itu adakah Penjabat Pembuat Komitmen ) dikatakan bahwa alasan itu adalah pekerjan sederhana dan tak perlu kontraktor besar.Kembali ditanya JPU ada ngak dasar pemaketan tersebut? Saksi mengatakan katanya pekerjaan itu sederhana saja.

Menjawab pertanyaan JPU apakah untuk hasil pekerjaan apa ada permintaan kontraktor pelaksanaka untuk diminta periksa, saksi mengataan surat itu ke PPK

Saksi juga mengatakan pada 2016 lalu terbagi dua dimana pak Edy sebagai PPK persiun dan PPK selanjutanya adlah ibu Hany .

"Saya tidk pernah ke lapangan," papanya ditanya JPU apa dirinya pernah ke lapangan,.

Saksi pun mengatakan ia juga ada menandatangani surat perintah membayar (SPM). Saksi pun mengungkapkan bahwa tak mengetahui serah terima pekerjaan namun ia diberitahui semua paket pekerjaan telah selesai.

Saksi pun mengatakan ia tak mengetahui ada paket tak selesai. Ditanya JPU apakah dari Rp9 miliar ini cair semua? Saksi mengayakan harusnya yg cair ada tanda tangan dirinya.

"Laporan dari bawah bagus-bagus terus saya pikir tak masalah," ucapnya.

Usai H Boyke jadi saksi, beberapa petugas PDAM Intan Banjar yakni Agus Budi, Bayu, Budi Utomo juga menjadi saksi.

Pada sidang kali ini lima terdakwa sendiri disampingi kuasa hukum yang berbeda-beda.

Sebelumnya, para diduga merugikan negara Rp 4,2 miliar dari pagu Rp 9,2 miliar. Oleh JPU dalam dakwaannya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Yusuf Purnomo mendakwa terdakwa melanggar pasal 2 Jo 18 UU No; 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No: 20/2001 tentang Pembrantasan Tindak Perkara Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian subsider pasal 3 Jo 18 UU No; 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No: 20/2001 tentang Pembrantasan Tindak Perkara Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(banjarmasinpost.co.id/irfani rahman)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved