Breaking News:

Korupsi Dana Desa Batola

Dua Kasus Korupsi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Jika tak ada aral, Kejaksaan Negeri Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, akan segera melimpahkan dua kasus korupsi dana desa ke Pengadilan Tipikor

BANJARMASINPOST.CO.ID/EDI NUGROHO
Kasi Pidsus Kejari Marabahan, Andri Kurniawan 

BPOSTGROUP/EDI NUGROHO
Kasi pidana khusus (pidsus) Kejaksaaan Negeri Batola, Andri Kurniawan SH.

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Jika tak ada aral, Kejaksaan Negeri Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, akan segera melimpahkan dua kasus korupsi dana desa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Salah satunya, berkas korupsi dana desa di Desa Pulau Sugara dengan tersangka Abdul Manan.

“Iya, itu berkas korupsi dana desa Pulau Sugara akan kita limpahkan pada Februari ini juga,” kata Kasi pidana khusus (Pidsus) Kejaksaaan Negeri Batola, Andri Kurniawan SH, Rabu (5/2/2020).

Menurut Andri, saat ini tinggal nunggu sekali lagi ekpose untuk mempersiapkan dakwaan penyerahan tahap satu.

Korupsi dana desa lainnya, yakni dengan tersangka Rahmadi di Desa Sungai Seluang.

Menurutnya, kerugian negara akibat korupsi dana desa di Desa Sungai Seluang tersebut sekitar Rp 500 juta.

Sedangkan kerugian negara untuk kasus korupsi dana desa di Pulau Sugara itu sekitar Rp 250 juta.

Bocah Ini Ditemukan Tewas di Saluran Irigasi Dekat Rumahnya di Landasan UIlin Banjarbaru

VIRAL Video Karyawan McDonalds Diduga Lakukan Kecurangan, Struk dan Uang Kembalian Tak Dikasih

Hotel Mercure Banjarmasin Gelar Corporate Gathering Sekaligus Lounching ALL

Hujan Deras Ruas Jalan di Martapura Kebanjiran, Rumah Terendam, Motor Mogok

Truk Angkut Biji Kelapa Sawit Terguling di Atas Jembatan di Kabupaten Tabalong

Pabrik Uang Teddy, Suami Lina Bikin Hotman Paris Takjub, Setara dengan Sule si Ayah Rizky Febian?

Dijelaskannya, kasus korupsi dana desa itu, rata-rata tidak mengembalikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).

Keberadaan dana SILPA tersebut yang seharusnya dikembalikan ke kas negara, malah diambil oleh tersangka yang menjabat sebagai Kepala Desa.

Selain itu, sambungnya, terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan desa itu, ada yang fiktif.

Memang ada pembangunan fisik, tapi ada mark up anggaran.

Intinya, penggunaaan dana desa itu tidak dijalankan sesuai prosedur. (Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved