Berita Kotabaru

1.162 Pegawai Honorer Kotabaru Belum Terima Gaji, ASN Belum Terima Tunjangan Daerah

Saat ini ada sebanyak 1.162 pegawai honorer di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang belum terima gaji.

1.162 Pegawai Honorer Kotabaru Belum Terima Gaji, ASN Belum Terima Tunjangan Daerah
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Kepala BKPPD Kotabaru H Minggu Basuki 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Saat ini ada sebanyak 1.162 pegawai honorer di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang belum terima gaji.

Hingga Sabtu (8/2/2020) mereka tak kunjung menerima.

Keterlambatan tersebut terang saja membuat pegawai harus bersusah payah untuk bertahan hidup.

Mereka rata-rata harus ngutang ke kerabatnya untuk memenuhi kebutuhan anak istri hingga dapurnya.

Seperti pemberitaan Banjarmasinpost.co.id, edisi sebelumnya, mereka mengeluh lantaran gaji Januari tak kunjung cair.

Meski nilainya hanya Rp 1 juta, namun itu lah yang ditunggu-tunggu setiap bulannya.

"Ini yang kami tunggu tiap bulan. Belum lagi kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Masih jauh dari kata sejahtera," kata pegawai Non PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Panggilan Jablay Shafa Harris ke Jennifer Dunn, Sarita Abdul Mukti Sampai Bereaksi Begini

Suara Bocah dan Bau Busuk Jadi Petunjuk Gaib Ditemukannya Mayat Siswa SD, Warga Ketakutan

Operasi Plastik Inul Daratista Disinggung Nikita Mirzani, Rekan Seprofesi Via Vallen Mengaku Ini

Ternyata bukan hanya pegawai atau Tenaga Non PNS (TNP) yang belumn terima gaji, para ASN juga mengeluh.

Penyebabnya adalah tunjangan daerah PNS hingga saat ini belum cair.

"Bukan hanya honorer, kami dari ASN juga belum terima tunjangan. Kami juga berharap di situ, ada juga cicilan yang harus dipenuhi. Tapi keterambatan pencairan, membuat kami kesulitan, kasihan yang cuma bergantung di situ saja tidak ada penghasilan lain," kata ASN dilingkup pemkab Kotabaru kepada banjarmasinpost.co.id.

Terpisah, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotabaru, Minggu Basuki tak membantah hal itu.

" Iya, memang benar tunjangan untuk ASN belum dicairkan," katanya.

Dia menyebutkan, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai tahun 2020 pemberian TPP harus disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dan penetapan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan menteri.

TPP diberikan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya.

Dalam menetapkan persetujuan kepada pemerintah daerah, Menteri memperoleh pertimbangan dari menteri keuangan.

"Apabila dalam 15 hari Menteri keuangan tidak memberikan pertimbangan, maka Menteri menetapkan persetujuan kepada pemerintah daerah serta jika daerah mampu merampungkan Perbup TPP-nya dengan ketentuan tersebut. Namun Permendagrinya belum selesai, sudah dapat dilayani dalam peramohonan persetujuan Menteri," katanya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk kelengkapan dokumen yang perlu dipersiapkan.

Dokumennya yaitu Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penataan Perangkat Daerah, Indeks Inovasi Daerah, Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, Rasio Belanja Perjalanan Dinas dan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

"Nilainya berbeda-beda. Artinya sekarang masih menunggu persetujuan Menteri," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved