Berita Banjarmasin

Kemendikbud Paparkan Soal Kebijakan Kampus Merdeka, Begini Teknis Pelaksanaannya

Kebijakan Kampus Merdeka untuk pendidikan tinggi yang digaungkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim cukup menyita

Kemendikbud Paparkan Soal Kebijakan Kampus Merdeka, Begini Teknis Pelaksanaannya
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Kabiro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud RI, Ade Erlangga 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kebijakan Kampus Merdeka untuk pendidikan tinggi yang digaungkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim cukup menyita perhatian.

Salah satunya terkait pemberian hak kepada mahasiswa untuk bisa memilih alokasi waktu studinya sebanyak 3 semester untuk ikuti perkuliahan di luar prodi dan perguruan tingginya.

Sehingga setiap mahasiswa memiliki kesempatan merasakan pendidikan yang notabene di luar disiplin ilmu prodi utama yang dipilihnya.

Namun ditegaskan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud RI, Ade Erlangga Masdiana, kebijakan untuk mengambil kuliah di luar prodi dan perguruan tinggi bagi mahasiswa tersebut merupakan pilihan dan bukan hal wajib.

Pernikahan Veronica Tan Disinggung Sosok Ini Pasca Cerai dari Ahok & BTP Nikahi Puput Nastiti Devi

Suara Bocah dan Bau Busuk Jadi Petunjuk Gaib Ditemukannya Mayat Siswa SD, Warga Ketakutan

Empat Staf Khusus Presiden Gugah Millenial Banua Lebih Berani dan Inovatif

"Artinya kalau mahasiswa mau seratus persen fokus di prodinya saja juga tetap bisa. Karena itu pilihan," kata Ade saat sosialisasikan Kebijakan Mendikbud Nomor 3-7 Tahun 2020 tersebut di Banjarmasin, Sabtu (8/2/2020).

Dijelaskannya, latar belakang kebijakan tersebut menginginkan setiap lulusan perguruan tinggi bisa berkesempatan miliki pengetahuan dari disiplin ilmu yang lebih luas.

Hal ini bertujuan agar para lulusan perguruan tinggi bisa lebih mudah mengaplikasikan ilmu yang sesuai dengan kebutuhannya di daerah masing-masing dan tidak terlalu terkotak-kotak.

"Tujuannya agar lulusan lebih applicable dan sesuai dengan kebutuhan kerja, tidak seperti pakai kaca mata kuda," kata Ade.

Menurutnya, karena kebijakan tersebut sudah berlaku di Tahun 2020 ini, maka perguruan tinggi sudah bisa memulai terapkan kebijakan tersebut dengan segera.

Ia juga menilai Permendikbud tersebut juga sudah cukup bagi perguruan tinggi sebagai landasan hukum untuk realisasikan pemberian hak memilih ini kepada mahasiswanya.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved