Serambi Mekkah

Guru Khalil Ikuti Workshop UU 10 Tahun 2016, ini yang Difokusi

Bupati Banjar H Khalilurrahman (Guru Khalil) didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aslam mengikuti Workshop Penerapan Pasal

MC KOMINFO BANJAR UNTUK BPOST GROUP
Bupati Banjar H Khalilurrahman serius mengikuti workshop UU 10/2016 di hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (11/2). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Bupati Banjar H Khalilurrahman (Guru Khalil) didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aslam mengikuti Workshop Penerapan Pasal 71 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 gelombang III di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (11/2/2020) pagi.

Workshop tersebut merupakan sosialisasi pemberlakuan UU Nomor 10 Pasal 71 tahun 2016.

Pasal 7 ayat 2 undang-undang ini menyebut gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat pada tenggat waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan.

Kecuali jika dapat persetujuan tertulis dari menteri.

Acara Workshop langsung dibuka oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Abhan dan dihadiri langsung oleh tuan rumah Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H Abdul Haris M dan sejumlah pejabat lainnya.

Hadir pula kalangan kepala daerah atau perwakilan dari delapan provinsi dan sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak pada 23 September 2020 mendatang.

Di antaranya kepala daerah yang hadir adalah wakil gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Banjar H Khalilurrahman.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan ingatkan petahan tidak melibatkan Aparatur Sipin Negar (ASN) dalam politik praktis, karena wajib berada di posisi netral dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 23 September 2020.

“Ini adalah sosialisasi dan pemahaman bersama, yang dilarang Undang-undang misalnya netralitas ASN. Kalau ada petahana gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya untuk tidak menarik ASN dalam poltik praktik mereka,” ucapnya.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Provinsi Kalimantan Selatan H Abdul Haris M mengatakan sangat penting untuk memahami peraturan yang berkaitan dengan pilkada.

Apalagi terkait peraturan ASN dan calon-calonnya.

“Dengan diselenggarakan workshop ini pelanggaran-pelanggaran khususnya di lingkungan ASN, kita berharap dapat mengoptimalkan dan meminimalisasi segala kemungkinan yang dapat terjadi pada pelaksanaan pilkada khususnya di Kalimantan Selatan dan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Haris.

Mengingat tanggal pelaksanaan penetapan paslon (pasangan calon) peserta pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli 2020, maka larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon yaitu pada 8 Januari 2020 menjadi kewajiban bagi Bawaslu RI menyosialisasikan pemberlakuan UU tersebut.

Workshop tersebut merupakan gelombang ketiga. Peserta dari berasal dari provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarata dan Jawa Timur. (AOL)

Penulis: Idda Royani
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved