Jalur Independen Dalam Pilkada 2020 Melambung Menurut Pengamat Politik dari FISIP ULM Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pengamat politik dari FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Taufik Arbain, M.Si, meihat jalur independen para kandidat pilkada 2020 di kabupaten, kota dan juga tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang cenderung meningkat.

Menurut alumni FISP Universitas Gajah Mada (UGM) ini, meningkatnya minat para tokoh memilih jalur independent ini ada tiga alasan

Pertama, realitas di beberapa tempat di Indonesia termasuk di Kalsel para calon independen pernah memenangkan pilkada kabupaten/kota.

"Seperti, Pak Nadjmi Adhani tahun 2015 untuk Kota Banjarbaru dan H Muhidin nyaris memenangkan Pilkada Gubernur Kalsel di tahun yang sama," paparnya kepada reproter Banjarmasinpost.co.id, Rabu (12/2/2020). 

Kedua, jika menggunakan dukungan partai, maka cenderung harus menyediakan mahar yang biasanya dihitung berdasarkan jumlah kursi partai di parlemen.

"Misal, 4 kursi x Rp 300 juta, maka satu partai sang calon harus menyediakan mahar Rp 1,2 miliar. Ini belum termasuk semisal biaya survei kisaran Rp 100 juta hingga Rp 250  juta, juga biaya wara-wiri melobi ke elite partai," urainya. 

Penyediaan dana pada tataran mendapat perahu ini, bagi para pemilih jalur independen sudah mampu membiaya cost politics sampai 5- 8  kecamatan. 

• VIDEO Peserta CAT CPNS 2020 di Banjarbaru Ketika Diperiksa Masih Ditemukan Bawa Benda Terlarang

• Tinggal di Pedalaman, Penduduk Dusun Nanai Masih Punya Tradisi Ladang Berpindah

• VIDEO Dua Dalang Pentaskan Wayang Kulit Banjar Berjudul Permata Titian Berduri

• Bupati HSS Minta Masyarakat Loksado Eksplore Kearifan Lokal

• Sebab Artis Korea Go Soo Jung Meninggal Dunia, Eks Model Video Klip BTS Bunuh Diri?

• Video Aksi Teddy, Suami Lina Memijat Beredar, Ayah Tiri dari Anak Sule, Rizky Febian Ungkap Bayaran

Ketiga, dukungan partai politik terhadap pencalonan tidak signifikan dengan kerja-kerja politik pada mesin partai politik, meskipun ada sebagian partai politik yang konsisten dengan komitmen yang dibuat.

Tidak heran, jalur independen bahkan mereka yang melewati dukungan partai, tetap memanfaatkan tim sukses dan jaringan dari kalangan entitas, perkumpulan, forum, ormas dan lainnya.

Hanya, tantangan para kandidat yang memilih jalur independen ini bukan tanpa halangan.

Sangat mungkin, menemui jalan terjal tidak hanya pada proses pengumpulan syarat berupa KTP dan isian form lainnya, tetapi bisa saja pada saat di verifikasi lembaga KPUD.

Hal ini berkaca pada kasus calon independen terjegal pada institusi KPUD seperti di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tapin pada tahun pilkada sebelumya dengan alasan-alasan tertentu, padahal hanya 1 calon independen pada saat itu.

"Untukitu, saya menyarankan penting menjaga keselamatan pencalonan, maka kontrol terhadap kinerja, komitmen lembaga penyelenggara pada pilkada 2020 ini sangat penting dilakukan para stakeholder dan tim sukses," tandas Arbain. (Banjarmasinpost.co.id/Niakurniawan)