Opini Publik

Pembiaran Berujung Konflik dan Kerugian

PERBEDAAN pendapat antara masyarakat dan pemerintah dalam sistem negara demokrasi, bukan merupakan hal yang dilarang.

Pembiaran Berujung Konflik dan Kerugian
tribunnews.com
Ombudsman 

Oleh: Zayanti Mandasari, Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Kalsel
BANJARMASINPOST.CO.ID - PERBEDAAN pendapat antara masyarakat dan pemerintah dalam sistem negara demokrasi, bukan merupakan hal yang dilarang. Perbedaan pendapat tersebut tak hanya mengenai program-program pemerintah, namun meliputi kebijakan-kebijakan pembangunan, khususnya yang bersinggungan dengan tempat tinggal masyarakat, karena masyarakat membangun/tinggal di atas aset/lahan milik pemerintah.

Namun selama tidak menjadi konflik berkepanjangan dan mengganggu stabilitas pemerintahan, perbedaan tersebut sah-sah saja. Tetapi pemerintah juga harus mulai memikirkan langkah preventif, sebagai langkah antisipasi yang tepat, dalam upaya penyelesaian perbedaan pendapat tersebut, karena bukan tidak mungkin lambat laun akan menjadi konflik yang bahkan dapat menelan korban jiwa.

Tentu kita masih ingat di tahun 2017, peristiwa penertiban di Kalijodo, mendapat penolakan besar-besaran dari warga yang bermukin di Kalijodo, padahal kawasan tersebut merupakan ruang terbuka hijau milik Pemprov DKI Jakarta. Di tahun 2015, Banjarmasin juga sempat mendapat sorotan, karena pemda menertibkan bangunan yang ada di sepanjang Jalan Veteran, karena dianggap mengganggu fungsi sungai dan akan dilakukan pengerukan untuk revitalisasi sungai tersebut.

Kasus lain misalnya, di tahun 2019, sekelompok warga Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu, mendatangi kantor Ombudsman untuk mengadukan nasib tempat tinggal mereka, yang rencananya akan dilakukan penggusuran, untuk di jadikan kampus dan kawasan industri, karena tanah tersebut ternyata milik Pemprov Kalsel. Peristiwa ini lantas seringkali memunculkan stigma ‘Pemerintah tak melindungi masyarakat’, sehingga bukan tidak mungkin muncul rasa antipati terhadap pemerintah.

Dampak ‘Pembiaran’

Tahun 2019, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel melakukan kajian cepat terhadap bangunan terbengkalai di Kalimantan Selatan. Setidaknya ditemukan lebih dari 30 aset terbengkalai, baik milik pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Banyak dari bangunan tersebut yang kemudian beralih fungsi, baik menjadi tempat tinggal tuna wisma, tempat penampungan barang rongsok, sehingga hampir sebagain kondisi aset pemerintah tersebut rusak. Bahkan beberapa bangunan menjadi tempat asusila yang cukup meresahkan warga sekitar.

Tak hanya itu, dampak lain yang cukup penting, dan cenderung berulang dari pembiaran penggunaan aset milik pemerintah adalah munculnya konflik dan ‘kerugian’. Yang dimaksud dengan konflik dalam konteks ini, merupakan pertentangan atau ketidaksepahaman antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam hal pembebasan lahan. Seperti contoh yang disebutkan penulis di atas, seringkali terjadi perbedaan tafsir kepemilikan antara masyarakat dan pemerintah sebagai pemilik aset. Masyarakat menganggap karena telah bermukim dalam waktu cukup lama, dan tidak pernah ada penertiban atau peringatan dari pemerintah, maka merasa lahan tersebut adalah miliknya. Sehingga konflik tak dapat dihindarkan.

Konflik tersebut, bukan hanya terjadi antara pemerintah dan masyarakat, bahkan dilingkungan masyarakat juga terjadi konflik, misalnya yang terjadi di tahun 2016, seorang wanita melapor ke Ombudsman, karena laporannya atas bangunan di pinggir sungai yang merupakan jalur hijau, dijadikan tempat mabuk-mabukan orang tidak dikenal, tidak ditindaklanjuti oleh penegak perda.

Pelapor merasa tak aman, karena rumahnya pernah menjadi sasaran orang mabuk, yang kemudian melempari rumahnya dengan batu. Namun beberapa masyarakat disekitar tempat tinggal Pelapor menolak jika bangunan dibongkar, karena mereka berjualan diatas bangunan tersebut. Sehingga terjadi konflik antara pelapor dan beberapa masyarakat tersebut. Padahal jelas-jelas bangunan yang berada di bantaran sungai tersebut masuk juga dalam kawasan jalur hijau milik pemerintah.

Dampak yang tak kalah penting adalah perihal kerugian. Siapa kiranya yang dirugikan atas pembiaran tersebut? Bisa dikatakan semua pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah, mengalami kerugian atas pembiaran tersebut. Dari sudut pandang masyarakat misalnya, setelah sekian lama tinggal diatas tanah/lahan milik pemerintah, bahkan membangun tempat tinggal, bermasyarakat, menjadi tempat mencari nafkah, dan lain sebagainya. Tiba-tiba diminta untuk meninggalkan tempat tersebut, dengan alasan tanah/lahan tersebut menjadi objek pembangunan oleh pemerintah.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved