Tajuk

Pemulangan Eks-ISIS

Pemerintah Republik Indonesia (RI), sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), memastikan tidak memulangkan 689

Pemulangan Eks-ISIS
BBC
Nada Fedulla, remaja asal Indonesia yang ikut bersama ayahnya bergabung ISIS. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia (RI), sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), memastikan tidak memulangkan 689 orang terlibat The Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Terkecuali anak-anak di bawah usia 10 tahun, masih berkesempatan pulang.

Presiden bahkan memerintahkan ratusan orang itu diidentifikasi secara detail, dan dimasukkan dalam database Keimigrasian. Secara tegas, Jokowi menyebut alasan tidak memulangkan mereka, untuk melindungi ketenangan, kedamaian dan harmoni 267 juta rakyat Indonsia.

Tampaknya, pemerintah berasumsi pada ratusan orang itu bisa menjadi penyebar ‘virus’ ISIS di Indonesia. Untuk kemudian bisa saja bergerak secara radikal dan pada ujungnya melakukan aksi teror.

Karena itu, secara politik keputusan pemerintah RI sudah dan sangatlah tepat. Bisa diibaratkan, daripada ‘melayani’ 689 warga, lebih baik melindungi 267 juta warga negara Indonesia.

Namun begitu, keputusan ini masih menyisahkan (meski sedikit) dari aspek hukum. Sebagaimana disampaikan beberapa pihak (meski secara implisit), satu di antara alasan ‘pencabutan’ perlindungan itu, lantaran mereka dianggap tidak lagi menjadi warga negara Indonesia.

Banjarmasin Post edisi Kamis (13/2/2020).
Banjarmasin Post edisi Kamis (13/2/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Padahal, secara yuridis formal, 689 orang itu tidak pernah secara langsung mengajukan pencabutan kewarganegaraan. Meski, ada kabar bila mereka telah menghilangkan (membakar dan sebagainya) paspor RI, karena memilih menjadi ‘warga negara’ ISIS.

Bila soal ‘menjadi warga negara ISIS’ menjadi alasan pemerintah tidak lagi mengakui mereka, tentu masih menyisajkan pertanyaan. Sebab, Indonesia (baik pemerintah dan bangsa) tidak pernah mengakui ISIS sebagai sebuah negara.

Nah, lubang hukum itulah yang seharusnya segera ditutup. Misalnya dengan memasukkan pasal di UU kewarganegaraan; Yakni setiap WNI yang terlibat dalam terorisme lintas batas negara akan dicabut kewarganegaraannya.

Dengan demikian, perlindungan terhadap warga bangsa yang baik-baik saja bisa dilakukan dengan tanpa celah. Dan pencabutan perlindungan terhadap warga negara ‘yang tidak baik’ itu bisa dilakukan tanpa dilema. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved