Berita Tanahbumbu

Gelar Rakor Pembentukan Panwas Desa dan Kelurahan, Bawaslu RI Ingatkan Ini ke Panwascam Saat Pilkada

Bawaslu RI mengingatkan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tanahbumbu untuk tetap menjaga independensi dan integritas saat pilkada

Gelar Rakor Pembentukan Panwas Desa dan Kelurahan, Bawaslu RI Ingatkan Ini ke Panwascam Saat Pilkada
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Ibrahim Malik Tanjung (kiri) didampingi anggota Bawaslu Provinsi Aris Murdiono 

BANJARMASINPOST.CO.ID,BATULICIN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tanahbumbu untuk tetap menjaga independensi dan integritas saat pelaksanaan Pemilu Pemilahan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur seta Bupati dan Wakil Bupati.

Wejangan itu disampaikan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Ibrahim Malik Tanjung usai menghadiri rapat koordinasi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Desa dan Kelurahan di Hitel Grand Central, Batulicin, Jumat (14/2/2020).

Didampingi Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalsel Aris Murdiono, Ibrahim mengatakan pemilihan panitia pengawas desa dan kelurahan dilakukan benar-benar selektif.

Menurut Ibrahim Malik, terkait seleksi karena ada regulasi yang tidak bisa duduk sebagai pengawas di tingkat kelurahan.

VIDEO Proses Evakuasi Korban Keracunan Massal di Aluh Aluh oleh anggota Polsek Aluhaluh

Bikin Resah Warga, Anak Punk Diamankan Satpol PP Banjarbaru, Dihukum Jalan Jongkok higga Digundul

Wika Salim Dekat dengan Pria, Teman Via Vallen Ini Ingin Nikah dengan Ariel NOAH atau Gofar Hilman?

Rencana Pernikahan Didi Riyadi Dengan Ayu Ting Ting Terungkap, Ini Kisah Cinta Teman Ruben Onsu

Seperti kejadian di beberapa daerah, mereka merangkap jabatan atau gaji, misal sebagai pengawas, namun juga sebagai anggota BPD. Kareba pengawas kelurahan atau desa masuk katagori sebagai bukan saja penyelenggara negara, tapi juga masuk katagori pejabat.

"Kalau dilihat di undang-undang desa, siapa saja yang dilarang melakukan rangkap jabatan. Khususnya di Pasal 68 huruf E dan F," jelas Ibrahim Malik.

"Seperti BPD, Kepala Desa itu kan masuk katagori pejabat," sambung Ibrahim Malik kepada banjarmasinpost.co.id.

Bagaimana di Tanabumbu, apakah ada pejabat merangkap? "Ibrahim belum merincinkan, karena masih dalam seleksi. Namun, dalam konteks kegiatan ini, diharapkannya hal-hal tersebut bisa dihindari.

"Apalagi pernah ada kasus yang dianggap dapat merusakan marwah etik pengawas. Karena pengawas kan bukan cuman kelurahan, tapi sampai ke RI," katanya.

Terlepas dari hal itu, lanjut Ibrahim Malik, pentingnya ada pengawas kelurahan khususnya di Tanahbumbu. Karena ada calon perseorangan.

Video Penjelasan Direktur RSUD Kotabaru Soal Dua ABK Diduga Terinfeksi Virus Corona

Mabuk Cinta, Janda 40 Tahun & Berondong 17 Tahun Tak Keluar-keluar dari Kamar Hotel, Ada Chat Rayuan

Surganya Makanan Laut Ada di Siringlaut Kotabaru, Pilih Ikannya dan Koki Memasak Sesuai Selera Anda

"Kecamatan tidak mungkin bisa maksimal, tanpa bantuan kelurahan. Karena bukan saja bicara verifikasi pemutakhiran data, tapi juga ada verifikasi faktual untuk dukungan perseorangan," terangnya.

Terlebih mengenai database, sosialisasi di tingkat masyarakat. "Karena paling rawan proses penyelesaian sengketa. Maka dari itu, kita panwascam menjaga integritas, independensi. Karena suka tidak suka, saat ini penyelenggara dinilai agak miring oleh masyarakat," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved