Berita Banjarmasin

Persoalan Aset Pelabuhan Ikan Terus Berpolemik, Komisi II DPRD Kalsel Rencanakan Bentuk Pansus

Komisi II DPRD Provinsi Kalsel berniat bentuk Panitia Khusus (Pansus) menyikapi berlarutnya persoalan aset pelabuhan perikanan kalsel

Persoalan Aset Pelabuhan Ikan Terus Berpolemik, Komisi II DPRD Kalsel Rencanakan Bentuk Pansus
banjarmasin post group/ helriansyah
Ilustrasi-Aktivitas keseharian nelayan di pelabuhan perikanan Batulicin, Tanahbumbu, Kamis (28/3/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Geram atas polemik persoalan aset pelabuhan perikanan di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tak kunjungi tuntas, Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalsel berniat bentuk Panitia Khusus (Pansus).

Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, H M Yani Helmi saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Jumat (14/2/2020).

"Bisa jadi dibentuk Pansus kalau harus seperti itu, kalau tidak ada jalan lagi," kata H M Yani.

Politisi Partai Golkar ini nyatakan pihaknya heran karena persoalan penyerahan aset pelabuhan perikanan dari Pemerintah tingkat II di Kalsel ke Pemerintah Provinsi Kalsel tak juga tuntas hingga saat ini.

VIDEO Proses Evakuasi Korban Keracunan Massal di Aluh Aluh oleh anggota Polsek Aluhaluh

Bikin Resah Warga, Anak Punk Diamankan Satpol PP Banjarbaru, Dihukum Jalan Jongkok higga Digundul

Wika Salim Dekat dengan Pria, Teman Via Vallen Ini Ingin Nikah dengan Ariel NOAH atau Gofar Hilman?

Rencana Pernikahan Didi Riyadi Dengan Ayu Ting Ting Terungkap, Ini Kisah Cinta Teman Ruben Onsu

Padahal menurut H M Yani, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk bantu tuntaskan persoalan tersebut demi menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Diantaranya memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, mendatangi langsung ke Kabupaten/Kota pemilik aset hingga mengajak Dinas Kelautan dan Perikanan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan RI untuk konsultasikan hal tersebut.

Namun upaya tersebut menurut H M Yani masih berujung pada jalan buntu dan masih menyisakan aset yang belum juga diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

"Kami harap pemahaman Pemerintah Kabupaten Kota terhadap hal ini. Karena ini amanah Undang-Undang bukan cuma di Kalsel yang harus patuh tapi seluruh Indonesia," kata H M Yani.

Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Muhammad Fadhli nyatakan memang masih ada aset pelabuhan perikanan yang masih juga belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalsel termasuk di Pelabuhan Perikanan Kotabaru.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Yani Helmi
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Yani Helmi (banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody)

Sedangkan aset pelabuhan perikanan yang sebelumnya juga sempat terlambat diserahkan yaitu Pelabuhan Perikanan Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalsel.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved